Pembuat situs KawalAPBD.org, Ainun Najib, menemukan selisih anggaran sebesar Rp 10 triliun antara RAPBD DKI dan RAPBD versi DPRD DKI. Kemudian, anggaran sebesar Rp 2,1 triliun merupakan hasil kongkalikong antara DPRD dan oknum SKPD DKI.
"Ternyata Rp 2 triliun sudah sama oknum SKPD. Kami sudah ketemu pengadaan UPS (uninterruptible power supply) di dalam anggaran," kata Basuki di Balai Kota DKI, Senin (16/3/2015).
Basuki mengaku, pihaknya mudah melacak siapa saja oknum SKPD yang menyusupi anggaran siluman dengan sistem e-budgeting. Dari sistem itu, dapat diketahui anggaran diinput oleh siapa dan pada pukul berapa.
Dalam situs KawalAPBD.org, kata dia, diketahui DPRD DKI memotong anggaran sebanyak 10-15 persen.
"Semua di-crop (dipotong). Duitnya buat mengisi anggaran yang Rp 12,1 triliun itu. Jadi, apa bedanya APBD DKI yang dituduh DPRD tidak tahu-menahu tidak membahas dengan versi mereka? Tahunya cuma beda dua saja. Punya kami dikurangi 10-15 persen, duitnya buat masukin Rp 12,1 triliun. Itu saja," kata Basuki.
Suami Veronica Tan itu mengatakan bakal membahas dokumen APBD hasil evaluasi Kemendagri dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Jika DPRD bersikeras tetap memasukkan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun ke dalam APBD DKI, Basuki memastikan bakal menerbitkan peraturan gubernur (pergub).
Dengan demikian, Pemprov DKI bakal menggunakan pagu anggaran APBD Perubahan 2014 senilai Rp 72,9 triliun atas izin Kemendagri. "Kalau mereka memaksa memasukkan Rp 12,1 triliun ke dalam komponen ini, saya tolak," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.