Kekisruhan APBD, Warga Lebih Percaya Informasi dari Ahok ketimbang DPRD

Adapun saat isu anggaran siluman masih memanas, DPRD DKI sempat menyatakan bahwa dokumen RAPBD versi Pemprov DKI palsu.

Dokumen itu juga dianggap melanggar hukum karena melewatkan pembahasan dengan DPRD dan langsung dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari kejadian itu, muncul dua versi RAPBD DKI tahun 2015, versi Pemprov dan versi DPRD. Oleh survei Populi Center, tercatat sebanyak 42,6 persen masyarakat Jakarta menyatakan percaya pada dokumen RAPBD versi Pemprov DKI.

Sementara itu, yang percaya pada APBD versi DPRD hanya 7,4 persen. Adapun yang mengaku tidak tahu dan tidak menjawab adalah 50 persen.

Penelitian ini mengumpulkan jawaban dari 1.000 responden yang merupakan warga di semua wilayah administrasi Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Adapun 1.000 responden dibagi masing-masing 10 orang di 100 kelurahan, dengan komposisi lima pria dan lima perempuan, dengan rentang umur yang merata dan tersebar.

Chairman Populi Center Nico Harjanto menuturkan, data itu juga menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta lebih memercayai informasi yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ketimbang informasi dari DPRD.

"Masyarakat lebih mendengarkan, menerima, dan percaya apa-apa saja yang Gubernur Ahok (sapaan Basuki) informasikan terkait anggaran siluman," ujar Nico.

Kenyataannya, hingga saat ini, dokumen yang dipakai dan dievaluasi oleh Kemendagri adalah RAPBD versi Pemprov DKI.

Dokumen ini pun yang pada akhirnya dibahas bersama dengan DPRD, yang dulunya menyatakan itu palsu. Pemprov DKI dan DPRD juga menyatakan telah sepakat menggunakan APBD 2015. Input program ke dalam e-budgeting juga dilakukan bersama pada hari ini.