Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lulung: "Kejawab" Nih yang Pengin "Deadlock" Siapa

Kompas.com - 20/03/2015, 18:24 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyerahkan print out hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI kepada DPRD DKI. Sampai saat ini, DPRD DKI pun masih menunggu print out tersebut sampai ke tangan mereka untuk segera dibahas.

"Sekarang bagaimana mau bahas kalau rincian belum di tempat kita? Gua udah bilang, udah deh jangan hard copy, soft copy saja. Dia bilang, 'Banyak, Bang, lima screen'," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana di Gedung DPRD DKI, Jumat (20/3/2015).

Lulung pun mengatakan bahwa staf DPRD sudah menunggu print out tersebut sejak pukul 15.00 WIB. Akan tetapi, print out tak kunjung selesai. Lulung pun kesal.

Akhirnya, pimpinan Dewan memanggil Sekretaris Daerah DKI Saefullah untuk menanyakan hal tersebut. Menurut Lulung, Saefullah memberi tahu bahwa print out akan selesai sekitar pukul 19.00 WIB nanti. [Baca: DKI Baru Akan Sampaikan Lampiran RAPBD ke DPRD Pukul 19.00 Malam Ini]

Jika print out baru selesai pukul 19.00 WIB, Lulung khawatir tidak ada waktu yang cukup untuk membahasnya kembali. Lulung juga tidak dapat menjamin anggota Badan Anggaran akan bersedia menunggu atau tidak.

"Kalau anak-anak (anggota Banggar) bubar, mana mungkin tungguin. Kayak budak aja," ujar Lulung.

"Lagi pula, mana mungkin lima jam pembahasan, yang ada seharusnya tadi jam 14.00 WIB (print out sudah siap). Baru mulai kita lembur sampai jam 22.00," ucap Lulung.

Kemudian, Lulung menjelaskan bagaimana prosedur rapat ini. Seharusnya memang dilakukan rapat Banggar terlebih dahulu. Kemudian, baru dilaksanakan rapat gabungan untuk dimintai persetujuan akan RAPBD 2015.

Keterlambatan ini, kata Lulung, merupakan bukti bahwa bukan DPRD yang ingin masalah APBD berakhir deadlock. Secara tersirat, ia menuding Pemerintah Provinsi DKI-lah yang ingin APBD berujung deadlock.

"Siapa yang sebenarnya mau deadlock? Kejawab nih yang pengin deadlock siapa. Di-setting deadlock. Masa hari gini hard copy belum dikasih," ujar Lulung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TikToker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

TikToker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Megapolitan
Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com