JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak habis pikir mengapa penyelenggaraan angket kini telah keluar dari konteks yang ada. Angket yang digulirkan DPRD kali ini justru mengarah pada etika dan moral Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Padahal, lanjut dia, apabila mempermasalahkan etika dia, seharusnya DPRD melaporkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD.
Padahal, lanjut dia, tugasnya di Jakarta sama seperti tugas anjing yang dipelihara di rumah-rumah. Anjing peliharaan biasanya ditugaskan sang majikan untuk menjaga rumah mereka. Sementara itu, tugas Basuki ialah untuk menjaga aset serta uang warga Jakarta agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.
"Dia enggak tahu kalau 'anjing' yang ini bisa melihat mana anggaran siluman dan bukan siluman. Anjing itu dipelihara memang buat menangkap maling. Memang Ahok (Basuki) itu 'anjingnya' orang Jakarta kok. Ahok ini memang 'anjing' untuk menjaga agar aset warga Jakarta tidak dicuri oleh maling," kata Basuki.
Pada agenda angket kali ini, diketahui tim angket mengundang pakar hukum tata negara Margarito Kamis dan Iman Putra Sidin. Selain pakar hukum tata negara, tim hak angket juga akan memanggil pakar komunikasi politik, yaitu Tjipta Lesmana dan Emrus Sihombing.
Kemungkinan, mereka akan dipanggil pada Kamis (26/3/2015) besok atau Jumat mendatang. Namun, pada rapat kali ini, para pakar tata negara justru menyinggung etika Basuki, bukan mempermasalahkan dokumen RAPBD DKI ke Kemendagri yang diduga palsu.
Sebelumnya, panitia angket juga pernah memanggil Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana Murni serta Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Sarwo Handayani. Mereka dimintai keterangan tentang keterlibatan istri Basuki, Veronica Tan, dan adik Basuki, Harry Basuki, saat rapat revitalisasi Kota Tua.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
