Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sarankan DPRD Kumpulkan Ucapan Kasar Ahok yang Dimuat di Media

Kompas.com - 26/03/2015, 18:05 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyarankan kepada DPRD DKI untuk melakukan sebuah penelitian terhadap gaya komuniksi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Emrus mengatakan hal tersebut dalam rapat yang digelar oleh tim pansus hak angket, Kamis (26/3/2015).

"Mungkin DPRD dapat lakukan penelitian. Kumpulkan data ucapan Ahok di media massa. Lalu kita teliti dan kategorikan," ujar Emrus, Kamis (26/3/2015).

Dia menyarankan anggota DPRD mengumpulkan beberapa rekaman ucapan Basuki di media massa. Baik rekaman media elektronik maupun media cetak dan elektronik.

Cara tersebut, kata dia, untuk mengetahui apakah Basuki benar-benar termasuk kategori otoriter dan arogan atau tidak. Emrus mengatakan, setiap pilihan kata dapat menunjukkan sikap dari orang tersebut.

Dia mencontohkan ada seorang pengusaha yang berbicara di televisi bahwa pengusaha tersebut diberi makan oleh pekerjanya. Bukan ia yang memberi makan pekerjanya.

Hal ini, kata Emrus, salah satu cara berkomunikasi yang rendah hati. Hal yang sama juga dapat disimpulkan dengan meneliti ucapan-ucapan Basuki.

"Maka akan kelihatan apakah dia otoriter, arogan. Atau ternyata dia menganggap semua manusia equal, derajatnya sama," ujar Emrus.

Secara umum, Emrus menjelaskan karakter kepemimpinan seseorang dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni demokratis, partisipatif, dan otoriter.

Dari ketiganya, Emrus melihat Ahok, sapaan Basuki masuk ke dalam jenis orang yang memiliki karakter otoriter.

"Gaya komunikasi Ahok menunjukkan karakter yang otoriter. Dengan menunjuk-nunjuk saja, itu susah menandakan orang yang melakukannya ingin menunjukkan posisinya lebih tinggi dari orang lain. Dari situ saya sudah bisa menyimpulkan itu gaya komunikasi seorang yang memiliki karakter otoriter," kata Emrus

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com