Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tawa Lega Anggota DPRD DKI Ketika Berhasil "Pancing" Pakar Keuangan

Kompas.com - 27/03/2015, 20:50 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI terus berusaha memancing pakar keuangan negara Sumardjiyo agar mau menjawab pertanyaan mereka. Beberapa kali Sumardjiyo menolak memberi jawaban yang ia rasa di luar kapasitasnya sebagai pakar keuangan negara.

Salah satu anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Syahrial, memberi pertanyaan kepada Sumardjiyo. Pertanyaannya, terkait dengan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga telah mengunci sistem e-budgeting sebelum pembahasan.

"Apakah kalau Gubernur itu mengunci e-budgeting sebelum pembahasan, boleh atau tidak," kata Syahrial kepada Sumardjiyo, Jumat (27/3/2015).

Sumardjiyo mencoba menjawab pertanyaan Syahrial. Sebelum menjawab, ia menegaskan akan menjelaskannya sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku.

Sumardjoyo mengatakan dengan tegas bahwa APBD merupakan hasil pembahasan bersama antara DPRD DKI dengan Pemerintah Provinsi DKI. Sementara mengenai e-budgeting, Sumardjiyo mengatakan hal itu adalah sebuah alat.

"Di pembahasan kalau ada perdebatan, marah-marah, itu boleh. Tetapi kalau sudah diketok palu, berarti itu RAPBD yang disepakati oleh Pemda antara DPRD dan Gubernur," ujar Sumardjiyo.

Akan tetapi, Syahrial seakan belum puas dengan jawaban Sumardjiyo. Syahrial pun menjelaskan ulang pertanyaannya.

Dia mengatakan, Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan sistem e-budgeting telah dikunci pada 14 hingga 20 Januari 2015.

Padahal, jadwal pembahasan yang diatur oleh badan musyawarah adalah tanggal 21-23 Januari 2015. Artinya, sistem e-budgeting sudah dikunci sebelum pembahasan. Hal ini membuat tahap pembahasan menjadi sia-sia saja.

Syahrial menegaskan pertanyaannya. "Boleh enggak Pak kalau kayak begitu? Mohon dijawab Pak karena ini msh koridor Bapak yah," ujar Syahrial.

Setelah Syahrial mengatakan hal itu, anggota dewan pun tertawa. Sumardjiyo juga ikut tertawa. Sebab, Sumardjiyo memang beberapa kali menolak menjawab pertanyaan dari anggota dewan.

"Saya enggak boleh menghakimi loh Pak. E-budgeting itu kan teknis," ujar Sumardjiyo. Akan tetapi, anggota dewan lain pun mendesak Sumardjiyo untuk menjawab saja pertanyaan Syahrial.

Apakah sistem e-budgeting boleh dikunci sebelum pembahasan?

"Sebelum ke sana (ke sistem e-budgeting) dibahas dulu dong, Pak. Jadi proses pembahasan harus dilalui dulu," jawab Sumardjiyo.

"Nah itu dia maksudnya ha-ha-ha," ujar para anggota dewan. Anggota dewan pun tertawa lega setelah mendengar jawaban Sumardjiyo.

Seakan pertanda bahwa jawaban Sumardjiyo sama seperti apa yang mereka ingin dengar. Sumardjiyo hanya tersenyum-senyum saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Pemuda yang Cabuli Anak 5 Tahun di Cengkareng

Polisi Tangkap Pemuda yang Cabuli Anak 5 Tahun di Cengkareng

Megapolitan
Usai Rampas Ponsel Pelanggan Warkop, Remaja di Bekasi Lanjut Begal Pengendara Motor

Usai Rampas Ponsel Pelanggan Warkop, Remaja di Bekasi Lanjut Begal Pengendara Motor

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Mitigasi Cegah Risiko dan Dampak Perekonomian Setelah Jakarta Tak Lagi Ibu Kota

Pemprov DKI Siapkan Mitigasi Cegah Risiko dan Dampak Perekonomian Setelah Jakarta Tak Lagi Ibu Kota

Megapolitan
Polisi Tangkap TikTokers Galihloss Buntut Konten Diduga Nistakan Agama

Polisi Tangkap TikTokers Galihloss Buntut Konten Diduga Nistakan Agama

Megapolitan
Polisi Tangkap Begal Remaja yang Beraksi di Jatiasih dan Bantargebang Bekasi

Polisi Tangkap Begal Remaja yang Beraksi di Jatiasih dan Bantargebang Bekasi

Megapolitan
Jangan Khawatir Lagi, Taksi 'Online' Dipastikan Boleh Antar Jemput Penumpang di Terminal Kampung Rambutan

Jangan Khawatir Lagi, Taksi "Online" Dipastikan Boleh Antar Jemput Penumpang di Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Anak yang Aniaya Ibu Kandungnya di Cengkareng

Polisi Periksa Kejiwaan Anak yang Aniaya Ibu Kandungnya di Cengkareng

Megapolitan
Wanita Hamil Tewas di Kelapa Gading, Tak Ditolong Saat Pendarahan dan Dirampas Ponselnya oleh Kekasih

Wanita Hamil Tewas di Kelapa Gading, Tak Ditolong Saat Pendarahan dan Dirampas Ponselnya oleh Kekasih

Megapolitan
Polisi Tangkap Selebgram Terkait Kasus Narkoba di Jaksel

Polisi Tangkap Selebgram Terkait Kasus Narkoba di Jaksel

Megapolitan
Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading Ditinggal Kekasih Saat Pendarahan

Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading Ditinggal Kekasih Saat Pendarahan

Megapolitan
Ketua Fraksi PSI: Penonaktifan NIK Konsekuensi bagi Warga Jakarta yang Pindah ke Daerah Lain

Ketua Fraksi PSI: Penonaktifan NIK Konsekuensi bagi Warga Jakarta yang Pindah ke Daerah Lain

Megapolitan
Bukan Transaksi Narkoba, 2 Pria yang Dikepung Warga Pesanggrahan Ternyata Mau ke Rumah Saudara

Bukan Transaksi Narkoba, 2 Pria yang Dikepung Warga Pesanggrahan Ternyata Mau ke Rumah Saudara

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibunuh 'Pelanggannya' karena Sakit Hati

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibunuh "Pelanggannya" karena Sakit Hati

Megapolitan
12 Perusahaan Setor Dividen 2023 ke Pemprov DKI, Nilainya Capai Rp 545,8 Miliar

12 Perusahaan Setor Dividen 2023 ke Pemprov DKI, Nilainya Capai Rp 545,8 Miliar

Megapolitan
Anak yang Bacok Ibu di Cengkareng Positif Konsumsi Narkoba

Anak yang Bacok Ibu di Cengkareng Positif Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com