Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tawa Lega Anggota DPRD DKI Ketika Berhasil "Pancing" Pakar Keuangan

Kompas.com - 27/03/2015, 20:50 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI terus berusaha memancing pakar keuangan negara Sumardjiyo agar mau menjawab pertanyaan mereka. Beberapa kali Sumardjiyo menolak memberi jawaban yang ia rasa di luar kapasitasnya sebagai pakar keuangan negara.

Salah satu anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Syahrial, memberi pertanyaan kepada Sumardjiyo. Pertanyaannya, terkait dengan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga telah mengunci sistem e-budgeting sebelum pembahasan.

"Apakah kalau Gubernur itu mengunci e-budgeting sebelum pembahasan, boleh atau tidak," kata Syahrial kepada Sumardjiyo, Jumat (27/3/2015).

Sumardjiyo mencoba menjawab pertanyaan Syahrial. Sebelum menjawab, ia menegaskan akan menjelaskannya sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku.

Sumardjoyo mengatakan dengan tegas bahwa APBD merupakan hasil pembahasan bersama antara DPRD DKI dengan Pemerintah Provinsi DKI. Sementara mengenai e-budgeting, Sumardjiyo mengatakan hal itu adalah sebuah alat.

"Di pembahasan kalau ada perdebatan, marah-marah, itu boleh. Tetapi kalau sudah diketok palu, berarti itu RAPBD yang disepakati oleh Pemda antara DPRD dan Gubernur," ujar Sumardjiyo.

Akan tetapi, Syahrial seakan belum puas dengan jawaban Sumardjiyo. Syahrial pun menjelaskan ulang pertanyaannya.

Dia mengatakan, Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan sistem e-budgeting telah dikunci pada 14 hingga 20 Januari 2015.

Padahal, jadwal pembahasan yang diatur oleh badan musyawarah adalah tanggal 21-23 Januari 2015. Artinya, sistem e-budgeting sudah dikunci sebelum pembahasan. Hal ini membuat tahap pembahasan menjadi sia-sia saja.

Syahrial menegaskan pertanyaannya. "Boleh enggak Pak kalau kayak begitu? Mohon dijawab Pak karena ini msh koridor Bapak yah," ujar Syahrial.

Setelah Syahrial mengatakan hal itu, anggota dewan pun tertawa. Sumardjiyo juga ikut tertawa. Sebab, Sumardjiyo memang beberapa kali menolak menjawab pertanyaan dari anggota dewan.

"Saya enggak boleh menghakimi loh Pak. E-budgeting itu kan teknis," ujar Sumardjiyo. Akan tetapi, anggota dewan lain pun mendesak Sumardjiyo untuk menjawab saja pertanyaan Syahrial.

Apakah sistem e-budgeting boleh dikunci sebelum pembahasan?

"Sebelum ke sana (ke sistem e-budgeting) dibahas dulu dong, Pak. Jadi proses pembahasan harus dilalui dulu," jawab Sumardjiyo.

"Nah itu dia maksudnya ha-ha-ha," ujar para anggota dewan. Anggota dewan pun tertawa lega setelah mendengar jawaban Sumardjiyo.

Seakan pertanda bahwa jawaban Sumardjiyo sama seperti apa yang mereka ingin dengar. Sumardjiyo hanya tersenyum-senyum saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com