Konsep Megapolitan Ahok Bukan ala Bang Yos

Menurut Basuki, konsep ini membuat kewenangan tanggung jawab DKI kepada wilayah lain lebih besar. Namun, kekuasaan tetap berada di daerah mitra. 

"Megapolitan itu bukan kayak konsep megapolitannya Bang Yos (Sutiyoso) dengan mengambil kekuasaan segala macam, ribut dong daerah sekitar. Kalau sekarang (konsep Megapolitan) enggak, kewajiban kami enggak ambil kekuasaan," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (31/3/2015). 

Salah satu realisasi konsep Megapolitan ini ialah dengan memberi bantuan keuangan berbentuk hibah kepada pemerintah daerah mitra. Berapa pun nilai hibah yang diusulkan daerah mitra akan diwujudkan Pemprov DKI, asalkan usulan hibah benar-benar dipergunakan untuk penyelesaian masalah bersama antar-daerah, misalnya pembangunan waduk, jalan, terminal, dan lain-lain.

Saat ini, pembangunan antar-daerah yang sedang berlangsung ialah seperti pelebaran Jalan Daan Mogot, normalisasi serta jalan inspeksi Sungai Mookevart, dan revitalisasi Terminal Pondok Cabe sebagai pengganti Terminal Lebak Bulus.

"Toh orang kerja di Jakarta rata-rata tinggalnya di daerah mitra sekitar. Nah itu yang mau kami lakukan, misalnya kami buat jalan tembus dan pelebaran jalan ke Bekasi. Jangan sampai jalan tembus itu cuma jalan Jakarta saja yang bagus dan Bekasinya tidak, ya percuma," kata Basuki. 

Sebagai Ibu Kota yang memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) lebih besar dibanding daerah mitra, lanjut dia, Pemprov DKI berkewajiban memberi bantuan keuangan, apalagi untuk penyelesaian permasalahan kemacetan dan banjir yang saling berhubungan antar-daerah mitra.

"Kami pengen bikin nanti seolah-olah wilayah tanpa batas. Jadi, kamu enggak merasa lagi mana wilayah Tangerang, Jakarta, kecuali sih ada papan pembatas. Nantinya jalan, sungai, dan elevated bus semua sama antar-daerah mitra. Ini tanggung jawab siapa? DKI, kekuasaan tetap di mereka, nah ini konsep megapolitannya DKI," kata Basuki.