Ahok Mengaku Sempat Kirim SMS Wanti-wanti kepada Pejabat DKI

"Itu suuzan (pikiran negatif) saya saja, he-he-he. Iya, saya curiga, takut kalau misalnya ada oknum, jadi ya saling jaga-jaga saja, kan lebih baik," kata Basuki, atau yang kerap disapa Ahok, di Balai Kota, Rabu (31/3/2015). 

Ia menduga masih ada oknum DPRD yang berupaya menyelipkan pokok pikiran (pokir) yang sudah dipangkas olehnya. Setelah pokir ditolak DKI, kemungkinan ada anggota DPRD yang mengupayakan memasukkan pokir dengan bantuan pegawai di Kementerian Dalam Negeri. Hal itu mengingat, penetapan anggaran DKI tahun 2015 saat ini ditetapkan dengan peraturan gubernur, bukan lagi peraturan daerah.

"Saya cuma SMS saja agar lebih berhati-hati. Saya harus banyak-banyak suuzan, apalagi hari gini, soal APBD," kata Basuki. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Triwisaksana mengaku belum pernah mendengar informasi adanya anggota Dewan yang "bermain" dengan Kementerian Dalam Negeri. Sebagai pimpinan Dewan, lanjut pria yang akrab disapa Sani itu, ia selalu mengawasi proses pembahasan APBD, mulai dari  musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) hingga pengesahan oleh Kemendagri. Kemendagri pun memiliki kewenangan penuh untuk tegas menolak permintaan oknum untuk menyusupkan anggaran siluman. 

"Sekarang kan wewenang soal APBD diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur, jadi wewenang Gubernur untuk berjaga-jaga. Kemendagri juga harus menyeleksi dan memfilter, serta menyaring program kegiatan," kata Sani.