Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Kepolisian Ungkap Alasan Polisi Sering Jadi Korban "Bully" di Medsos

Kompas.com - 02/04/2015, 07:21 WIB
Aldo Fenalosa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, organisasi kepolisian yang cenderung tertutup dirasa tidak ideal untuk diterapkan di negara demokrasi, seperti di Indonesia. Hal tersebut membuat citra polisi selalu dinilai buruk oleh warga, khususnya warga Jakarta, akhir-akhir ini.

Masyarakat sangat mudah bereaksi mengeluarkan kritik ataupun sindiran kepada polisi. Dari pantauan Kompas.com, beberapa pekan terakhir, netizen di Jakarta ramai membicarakan dan menilai bahwa sikap polisi arogan. [Baca: Urusan Video "Polisi Bentak Sopir Transjakarta" Bikin Pusing Pejabat Polda]

Bambang memandang, masyarakat di media sosial kritis terhadap tindak tanduk polisi karena kritik yang dialamatkan secara nyata selama ini tidak direspons dengan baik.

Padahal, masyarakat mengharapkan polisi yang baik, yang tidak berbeda kedudukannya dengan masyarakat.

"Sebetulnya sudah dilakukan (kritik) melalui demo, tetapi tidak ada tanggapan dari kepolisan, terutama untuk perubahan sikap, perilaku yang independen, yang sejajar dengan masyarakat," kata Bambang Widodo saat dihubungi pada Rabu (1/4/2015) sore.

Akhirnya, kata dia, karena tidak ada jalan lain, mereka membangun partisipasi bersama untuk menggugah polisi, baik itu melaui Facebook maupun media sosial lainnya. [Baca: Sering Di-"bully" di Medsos, Polisi Akan Rekam Pengendara yang Ditilang]

Menurut dia, organisasi kepolisian bukan bagian dari militer, melainkan organisasi sipil, yang berarti di dalam birokrasinya harus terbuka. Seharusnya, polisi mengutamakan komunikasi dua arah, bukan monolog seperti yang sudah-sudah.

"Struktur kepolisian belum benar-benar terbuka. Kalau konteksnya demokrasi, seharusnya organisasi lebih terbuka, ada kerahasiaan yang dibukakan kepada masyarakat. Selama ini, sistem organisasi kepolisian di Indonesia masih tergolong militeristis," kata dosen Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju di Pilwalkot Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilwalkot Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Megapolitan
Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Megapolitan
Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

Megapolitan
Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Megapolitan
Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu 'Video Call' Setiap Hari?

Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu "Video Call" Setiap Hari?

Megapolitan
Gara-gara Masalah Asmara, Remaja di Koja Dianiaya Mantan Sang Pacar

Gara-gara Masalah Asmara, Remaja di Koja Dianiaya Mantan Sang Pacar

Megapolitan
Pendatang Usai Lebaran Berkurang, Magnet Jakarta Kini Tak Sekuat Dulu

Pendatang Usai Lebaran Berkurang, Magnet Jakarta Kini Tak Sekuat Dulu

Megapolitan
Pendaftaran Cagub Independen Jakarta Dibuka 5 Mei 2024, Syaratnya 618.750 KTP Pendukung

Pendaftaran Cagub Independen Jakarta Dibuka 5 Mei 2024, Syaratnya 618.750 KTP Pendukung

Megapolitan
Polisi Tilang 8.725 Pelanggar Ganjil Genap di Tol Jakarta-Cikampek Selama Arus Mudik dan Balik

Polisi Tilang 8.725 Pelanggar Ganjil Genap di Tol Jakarta-Cikampek Selama Arus Mudik dan Balik

Megapolitan
Belajar dari Pemilu 2024, KPU DKI Mitigasi TPS Kebanjiran Saat Pilkada

Belajar dari Pemilu 2024, KPU DKI Mitigasi TPS Kebanjiran Saat Pilkada

Megapolitan
Kisah Bakar dan Sampan Kesayangannya, Menjalani Masa Tua di Perairan Pelabuhan Sunda Kelapa

Kisah Bakar dan Sampan Kesayangannya, Menjalani Masa Tua di Perairan Pelabuhan Sunda Kelapa

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Jadi Bandara Tersibuk Se-Asia Tenggara Selama Periode Mudik Lebaran

Bandara Soekarno-Hatta Jadi Bandara Tersibuk Se-Asia Tenggara Selama Periode Mudik Lebaran

Megapolitan
KPU DKI Susun Jadwal Pencoblosan Pilkada 2024 jika Terjadi Dua Putaran

KPU DKI Susun Jadwal Pencoblosan Pilkada 2024 jika Terjadi Dua Putaran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com