Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Lihat Tuh Wajah Pejabat Lesu, Kebayang Gaji Rp 75 Juta tetapi Gak Jadi"

Kompas.com - 02/04/2015, 12:19 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI untuk berdamai. Sebab, mereka harus mengurus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI secara tepat waktu.

"Setelah kami memberi sanksi gaji tidak dibayar selama enam bulan bagi kepala daerah dan DPRD jika tidak mengesahkan APBD tepat waktu, 32 provinsi tepat waktu menyerahkan APBD ke Kemendagri. Eh kok dua provinsi khusus dan istimewa justru tidak tepat waktu, DKI Jakarta dan Aceh," kata pria yang akrab disapa Donny itu saat penyampaian klarifikasi RAPBD 2015 di Gedung Blok F Kemendagri, Kamis (2/4/2015).

DPRD DKI baru mengesahkan APBD DKI 2015 pada 27 Januari 2015. Padahal, Kemendagri memberi tenggat waktu hingga 31 Desember 2014 untuk mengesahkan APBD 2014.

Seharusnya, lanjut Donny, kedua pihak ini berkonsultasi bersama untuk dapat mengesahkan anggaran masyarakat ini. Keterlambatan pengesahan APBD ini, kata dia, membawa implikasi keterlambatan efektivitas daya serap dan memengaruhi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).

Selain itu, lanjut dia, pembayaran gaji pegawai juga tidak bisa dibayarkan sepenuhnya ketika APBD telat disahkan. Meskipun DKI memiliki anggaran mendahului, anggaran itu hanya bisa digunakan untuk perbaikan jalan berlubang, bantuan bencana, pembayaran gaji pokok, serta pembayaran telepon air listrik serta internet. Sementara itu, tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis yang dijanjikan Basuki tidak bisa dibayarkan selama APBD belum cair.

"Lihat nih Pak, pejabat-pejabat di depan wajahnya lesu semua. Mereka sudah kebayang-bayang dapat gaji Rp 75 juta, Rp 33 juta, tetapi sesuai aturan mereka cuma bisa dibayar gajinya saja bukan tunjangan. Lihat Pak, Pak Lasro (Inspektorat DKI Lasro Marbun) jalannya sudah miring-miring. Ini pegawai semua bayar listriknya di rumah pasti sudah pada menunggak semua," kata Donny. 

"Pak Gubernur, Pak Dewan, ini rakyat nungguin APBD, jangan terlambat, jangan bertikai terus, sepakati dan duduk bareng. Tolong nanti Pak Ahok (Basuki) dan Dewan lupakan kejadian kemarin, susun langkah baru, rajut langkah baru menuju Jakarta lebih baik," kata Donny.

Hingga pukul 11.43, rapat masih berlangsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com