Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Jadwal Penyusunan dan Pengesahan RAPBD DKI 2016

Kompas.com - 03/04/2015, 18:39 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI untuk duduk bersama membahas serta mengesahkan Raperda APBD 2016 tepat waktu. 

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, awal Mei ini, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian pada minggu pertama bulan Juni, program-program yang tersusun dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama harus siap.

Basuki selanjutnya harus menyampaikan program di dalam KUA-PPAS kepada DPRD pada awal minggu kedua bulan Juni. Ada tenggat waktu sekitar enam minggu hingga akhir bulan Juli bagi Gubernur dan DPRD menyepakati KUA-PPAS.

Pada bulan Agustus sampai September, dilakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pekan pertama bulan Oktober, Basuki menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) kepada DPRD. Sepanjang Oktober-November, SKPD DKI membahas anggaran bersama Komisi DPRD serta mitra.

Kemudian pada 30 November 2015, Pemprov DKI dan DPRD menyepakati Raperda APBD 2016 dalam paripurna. Pada Desember 2015, Kemendagri melakukan evaluasi atas Raperda APBD 2016 yang disepakati di paripurna.

Kemendagri memiliki waktu 15 hari kerja untuk mengevaluasi program kerja yang disusun dalam Raperda APBD 2016. Pada 31 Desember 2016, ditetapkan Perda APBD 2016 dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD.

Selanjutnya pada Januari 2016, dilakukan pencermatan dan ketaatan atas hasil evaluasi Mendagri serta mengisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan PPKD. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum pada APBD 2016 dilaksanakan dari Januari hingga Desember.

Terakhir, pada Agustus hingga September 2016, pembahasan serta pengesahan Perda APBD Perubahan (APBD-P). 

Sekedar informasi, Raperda APBD 2015 baru disahkan dalam paripurna pada 27 Januari lalu. Kemudian, DKI mengirim dokumen Raperda APBD 2015 ke Kemendagri pada 4 Februari 2015. Pengiriman dilakukan oleh Kepala BPKD. Pengiriman dokumen Raperda APBD inilah yang menjadi polemik panjang antara DPRD DKI dengan Basuki. Pasalnya, Basuki menerima banyak usulan dari DPRD dalam bentuk pokok pikiran (pokir) hingga Rp 12,1 triliun.

DPRD pun menganggap dokumen Raperda APBD yang dikirim DKI ke Kemendagri adalah dokumen palsu. Akibatnya, DPRD mengajukan hak angket kepada Basuki untuk menyelidiki perihal ini.

Kemendagri kemudian melakukan mediasi antara DKI dan DPRD pada (5/3/2015) dan berujung deadlock. Kemendagri memberi waktu kembali kepada DKI dan DPRD untuk berkomunikasi mengupayakan Perda APBD 2015.

Namun, akhirnya Banggar DPRD menolak menerbitkan Perda APBD 2015 dan Basuki memberi Rapergub APBD 2015 dengan pagu anggaran 2014 senilai Rp 72,9 triliun kepada Kemendagri. Kemendagri menjanjikan pengesahan APBD 2015 dengan SK Kemendagri pada 10 April 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024

Megapolitan
Seorang Ibu Diduga Menipu, Jual Cerita Anak Sakit lalu Minta Uang Rp 300.000

Seorang Ibu Diduga Menipu, Jual Cerita Anak Sakit lalu Minta Uang Rp 300.000

Megapolitan
Polisi Tangkap Sopir Grab yang Culik dan Peras Penumpangnya Rp 100 Juta

Polisi Tangkap Sopir Grab yang Culik dan Peras Penumpangnya Rp 100 Juta

Megapolitan
Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Megapolitan
Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Megapolitan
Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Megapolitan
Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com