Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Hati-hati Fraksi PKS Tentukan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Ahok

Kompas.com - 07/04/2015, 12:50 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Selamat Nurdin mengatakan fraksinya tidak akan membuat keputusan terburu-buru terkait hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Sikap Fraksi PKS sangat tergantung pada perkembangan politik soal HMP di DPRD.

"Enggak bisa kita main gagah-gagahan. Kita tahu diri. Jadi sangat tergantung perkembangan analisa politik berbagai pihak," ujar Selamat kepada Kompas.com, Selasa (7/4/2015).

Selamat mengatakan kiprah Fraksi PKS di DPRD bukan lah mayoritas. Mengingat hal itu, kata Selamat, Fraksi PKS menolak menentukan sikap terlalu terburu-buru.

Fraksi PKS juga menghindari adanya anggapan perpecahan dalam tubuh dewan dengan perbedaan pandangannya.

"Kita jaga agar kompak. Jadi jangan terlalu banyak perselisihan di dewan atas suatu hal," ujar Selamat.

Berkaitan dengan HMP, Selamat mengatakan Fraksi PKS akan terlebih dahulu mengikuti proses di rapat pimpinan. Fraksi PKS akan memperhatikan argumentasi-argumentasi dari fraksi lain dalam rapat tersebut.

Menurut dia, penentuan langkah HMP juga merupakan hasil musyawarah mufakat. Bukan voting fraksi. Penentuan sikap Fraksi PKS, begitu tergantung pada proses itu.

Selain itu, kata Selamat, Fraksi PKS juga harus mendengarkan nasihat-nasihat dari DPP partai terlebih dahulu. Masukan dari DPP juga mempengaruhi sikap fraksi.

"Pasti masukan dari DPP mempengaruhi. Kita harus dengarkan rapim juga. Abis itu kita baru akan diskusi. Minta arahan teman-teman, dari pengurus," ujar Selamat. "Kita menunggu betul, karena tiap fraksi juga akan konsultasi dengan DPP-nya."

Selain itu, Selamat mengatakan Fraksi PKS ingin memastikan agenda apa yang terdapat dalam HMP tersebut. Secara pribadi, Fraksi PKS menginginkan adanya pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI untuk membahas bersama seperti apa mekanisme pembahasan APBD DKI yang benar.

Juga seperti apa mekanisme perbaikan seperti apa yang harus dilakukan. Untuk mencapai hal tersebut, kata Selamat, bisa saja ditempuh melalui HMP.

"Tetapi ini kan ada jeda nih, sebelum pasti HMP terbentuk ada jeda harus rapim dulu. Sebenarnya ada dua jeda, misalnya HMP sudah terbentuk, terus mau lakukan apa? Kalau PKS ingin menjaga konsesnsus di dewan dalam hal perbaikan apa kalau pilih HMP," ujar Selamat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jakarta Lebaran Fair Jadi Hiburan Warga yang Tak Mudik

Jakarta Lebaran Fair Jadi Hiburan Warga yang Tak Mudik

Megapolitan
Pemkot Tangsel Menanti Bus Transjakarta Rute Pondok Cabe-Lebak Bulus Beroperasi

Pemkot Tangsel Menanti Bus Transjakarta Rute Pondok Cabe-Lebak Bulus Beroperasi

Megapolitan
Jelang Hari Terakhir, Jakarta Lebaran Fair Masih Ramai Dikunjungi

Jelang Hari Terakhir, Jakarta Lebaran Fair Masih Ramai Dikunjungi

Megapolitan
Berenang di Kolam Dewasa, Bocah 7 Tahun di Bekasi Tewas Tenggelam

Berenang di Kolam Dewasa, Bocah 7 Tahun di Bekasi Tewas Tenggelam

Megapolitan
Bangunan Toko 'Saudara Frame' yang Terbakar Hanya Punya 1 Akses Keluar Masuk

Bangunan Toko "Saudara Frame" yang Terbakar Hanya Punya 1 Akses Keluar Masuk

Megapolitan
Pemkot Dukung Proyek MRT Menuju Tangsel, tetapi Butuh Detail Perencanaan Pembangunan

Pemkot Dukung Proyek MRT Menuju Tangsel, tetapi Butuh Detail Perencanaan Pembangunan

Megapolitan
Fakta-fakta Penemuan Jasad Wanita yang Sudah Membusuk di Pulau Pari, Hilang Sejak 10 Hari Lalu

Fakta-fakta Penemuan Jasad Wanita yang Sudah Membusuk di Pulau Pari, Hilang Sejak 10 Hari Lalu

Megapolitan
Cerita 'Horor' Bagi Ibu Pekerja Setelah Lebaran, ART Tak Kembali dan Minta 'Resign'

Cerita "Horor" Bagi Ibu Pekerja Setelah Lebaran, ART Tak Kembali dan Minta "Resign"

Megapolitan
Polisi Pastikan Kecelakaan yang Tewaskan Penumpang Motor di Bekasi Bukan karena Balapan Liar

Polisi Pastikan Kecelakaan yang Tewaskan Penumpang Motor di Bekasi Bukan karena Balapan Liar

Megapolitan
MRT Bakal Masuk Tangsel, Wali Kota Harap Ada Pembahasan dengan Pemprov DKI

MRT Bakal Masuk Tangsel, Wali Kota Harap Ada Pembahasan dengan Pemprov DKI

Megapolitan
Polisi Periksa Satpam dan 'Office Boy' dalam Kasus Pencurian di Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran

Polisi Periksa Satpam dan "Office Boy" dalam Kasus Pencurian di Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran

Megapolitan
Sudah Rencanakan Aksinya, Maling Motor Naik Ojol ke Benhil untuk Cari Target

Sudah Rencanakan Aksinya, Maling Motor Naik Ojol ke Benhil untuk Cari Target

Megapolitan
4 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' yang Disemayamkan di Rumah Duka Jelambar adalah Satu Keluarga

4 Korban Kebakaran "Saudara Frame" yang Disemayamkan di Rumah Duka Jelambar adalah Satu Keluarga

Megapolitan
4 Korban Kebakaran di Mampang Disebut Akan Dimakamkan di TPU Gunung Gadung Bogor

4 Korban Kebakaran di Mampang Disebut Akan Dimakamkan di TPU Gunung Gadung Bogor

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Laboratorium untuk Tentukan Penyebab Kematian Perempuan di Pulau Pari

Polisi Tunggu Hasil Laboratorium untuk Tentukan Penyebab Kematian Perempuan di Pulau Pari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com