Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mesin ERP di Depan Setiabudi One Hanya Jadi Pajangan

Kompas.com - 07/04/2015, 13:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan uji coba jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2015), terkesan tak ada perkembangan. Mesin ERP yang terletak di depan Gedung Setiabudi One terlihat sudah tidak berfungsi, hanya menjadi pajangan.

Pantauan Warta Kota, layar digital yang berukuran sekitar 5 x 3 meter persegi itu tidak hidup. Lampu-lampu pada mesin yang berwarna putih pun sudah sedikit redup.

Saat peluncuran ERP di Jalan HR Rasuna Said pada September 2014 lalu, layar itu digunakan untuk sosialisasi penerapan ERP. Untuk mesin ERP di Jalan HR Rasuna Said diuji coba oleh Perusahaan asal Swedia, yaitu PT Q-Free.

Salah seorang satpam Gedung Setiabudi One yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, pada Senin (6/4) kemarin, ada beberapa orang yang memperbaiki mesin itu. Namun, hingga saat ini, belum ada perubahan.

"Kemarin ada yang benerin mesinnya, tapi sampai‎ sekarang belum betul," kata pria yang menggunakan pakaian satpam lengkap dengan helm berwarna putih itu, Selasa (7/4/2015).

Menurut dia, mesin itu seperti tidak ada gunanya. Sebab, masyarakat juga tidak berpengaruh terhadap sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, kemacetan juga acap kali terjadi di Jalan HR Rasuna Said pada jam sibuk seperti berangkat dan pulang kerja. "Ini mesin sudah seperti pajangan saja dan tidak ada gunanya," tuturnya.

Mematikan rezeki rakyat kecil

Beberapa tukang ojek yang mangkal di pangkalan ojek Perbanas menolak pemberlakuan jalan berbayar atau ERP. Sebab, dengan pemberlakuan itu maka sepeda motor dilarang melintasi kawasan Jalan Kuningan. Padahal, sehari-hari mereka mencari nafkah dengan cara mengojek selama puluhan tahun di sana.

"Kami tidak setuju dengan penerapan ERP. Ini sama aja matiin rezeki rakyat kecil," kata Baron (55), tukang ojek yang sudah mangkal di Perbanas selama 20 tahun itu.

Menurut dia, dengan ada pembatasan atau pelarangan bagi sepeda motor membuat penghasilan dirinya menjadi tukang ojek berkurang. Biasanya, sehari dia bisa mengantongi uang Rp 150.000, kini hanya antara Rp 50.000 sampai Rp 60.000 per hari

"Kami para pengguna sepeda motor kan sama-sama membayar pajak kayak penguna mobil. Jangan ada pembedaan gini dong," tuturnya.

Asman (51), tukang ojek lainnya mengatakan, sepeda motor bukanlah biang dari kemacetan. Menurut dia, angkutan umum yang ngetem merupakan penyebab dari Jakarta semakin macet.

"Kalau motor mah ngga bikin macet. Itu angkot-angkot dan kopaja yang sering ngetem dan buat macet," ujarnya.

Dia tidak memungkiri bahwa setiap harinya di kawasan Jalan HR Rasuna Said selalu macet parah. Apalagi, saat pulang kerja. Kemacetan terjadi sejak jam 16.00 sampai malam.

Wewenang dinas

Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Selatan Priyanto mengaku tidak mengetahui kalau mesin ERP di Jalan HR Rasuna Said rusak. Dia mengatakan bahwa itu merupakan wewenang dari Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.

"Saya engga tahu soal itu, karena memang itu wewenang dari Dinas," kata Priyanto.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Benjamin Bukit enggan mengomentari soal penerapan ERP. (Bintang Pradewo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com