Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPRD: Pak Jokowi Mengundang, ya Harus Dihormati

Kompas.com - 14/04/2015, 09:50 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai, keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin mempertemukan dirinya dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama merupakan sesuatu yang wajar. Sebab, sebagai seorang kepala negara, Jokowi harus tahu perkembangan situasi terakhir di Jakarta yang berstatus sebagai Ibu Kota Negara.

"Pak Jokowi selaku Presiden mengundang, ya harus dihormati. Kan Pak Jokowi kepala negara. Kalau beliau mau bertanya situasi di Jakarta ya wajar saja, kan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara," kata Pras kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2015).

Pras menganggap pertemuan tersebut sebagai bukti bahwa Jokowi masih punya perhatian yang besar terhadap Jakarta. Apalagi, Joko Widodo pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Rencana pertemuan ini juga telah diketahui sejumlah anggota DPRD DKI. Anggota Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman, meminta agar Pras tidak mengatasnamakan lembaga DPRD dalam pertemuannya dengan Jokowi dan Ahok. Ia ingin agar pertemuan tersebut hanya dianggap sebagai pertemuan antarteman saja.

"Soal itu kan pertemuan pribadi yah. Pak Pras enggak boleh mengatasnamakan kita sebagai dewan. Kalau terjadi, kita berhak pertanyakan ke dia," ujar Prabowo di Gedung DPRD DKI, Senin (13/4/2015).

Prabowo mengingatkan, pertemuan tersebut tidak boleh menghasilkan keputusan sepihak soal permasalahan yang menjadi wewenang DPRD, seperti keputusan melaksanakan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com