Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Katanya Khusus Transjakarta, Kok Ada Mobil Sedannya"

Kompas.com - 17/04/2015, 09:39 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan jalan layang busway koridor 13 (Ciledug-Blok M) hanya untuk bus transjakarta mulai diragukan. Emblem-emblem transjakarta dianggap hanya pemanis agar kepentingan utama di balik pembangunan jalan layang sepanjang 9,3 kilometer itu bisa terlaksana.

Keraguan itu muncul setelah Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia menemukan sejumlah rancangan yang menggambarkan ilustrasi mobil pribadi di dalamnya. Tidak hanya itu, pada sejumlah spanduk proyek juga tertulis kalau proyek tersebut adalah proyek pembangunan jalan layang non tol (JLNT), bukan jalan layang busway koridor 13.

"Katanya khusus transjakarta, kok ada mobil sedannya? Ini bakal jadi jalan layang buat transjakarta aja atau jadi JLNT. Kita curiga emblem-emblem transjakarta hanya pemanis, tujuannya agar jalan layang bisa dibangun di situ. Jadi yang diincar jalan layang untuk mobilnya," kata Direktur ITDP Indonesia Yoga Adiwinarto kepada Kompas.com, Jumat (17/4/2015).

Yoga menyayangkan, apabila kecurigaan itu benar-benar terbukti. Sebab, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan jalan layang tersebut tidak kecil karena jumlahnya mencapai Rp 2,5 triliun.

Menurut dia, sangat disayangkan apabila anggaran yang dikeluarkan tidak menghasilkan solusi untuk mengatasi masalah kemacetan. Apalagi anggaran yang digunakan adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Ia menjelaskan, pada dasarnya solusi untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta bukanlah menambah jumlah jalan, tetapi memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dia menganggap, hal itu tidak bisa terjadi apabila jalan layang koridor 13 bisa digunakan untuk mobil pribadi.

"Uang yang digunakan uang rakyat, lho. Bukan uang swasta. Tanah yang terkena dampak juga tanah publik," ujar dia.

Atas dasar itu, Yoga menganggap sudah seharusnya jajaran Pemprov DKI, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan layang busway koridor 13 lebih transparan dalam hal perencanaan sebuah proyek. Sebab ia menganggap sampai saat ini hal itu tidak dilakukan.

"Padahal kan Pak Ahok (Gubernur Basuki Tjahaja Purnama) selama ini selalu mengedepankan transparansi. Harusnya itu juga dilakukan dalam perencanaan pembangunan. Tapi ini kok kesannya kayak sembunyi-sembunyi," tutur Yoga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com