Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ahok Memang Sering Gitu..."

Kompas.com - 21/04/2015, 17:56 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi A DPRD DKI Jakarta menyesalkan tindakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang kembali mencibir lembaga legislatif. Hal itu terkait kritikan DPRD terhadap rencana Ahok, sapaan Basuki, yang hendak merekrut personel TNI dan Polri sebagai tenaga honorarium di Pemprov DKI.

Sekretaris Komisi A Syarief menilai tidak sepantasnya Ahok menyindir DPRD hanya karena kritikan yang disampaikan. Terlebih lagi, kata Syarief, Ahok sudah pernah berjanji akan mengubah perangainya itu. Hal itu bahkan disampaikannnya di depan Presiden Joko Widodo dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi dalam pertemuan di Istana Merdeka, pekan lalu.

"Ahok memang sering gitu. Janji kepada Ketua DPRD tidak nantang-nantang, omongannya bakal tertata. Tapi, belum seminggu, sudah mulai lagi," kata Syarief di Gedung DPRD DKI, Selasa (21/4/2015).

Syarief mengingatkan agar Ahok tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa menyebabkan buruknya hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Menurut dia, sikap kritis yang dilontarkan DPRD terhadap rencana perekrutan TNI lebih disebabkan untuk menegakkan peraturan. Kalaupun Ahok tetap berkeinginan melanjutkan rencana tersebut, Syarief menyarankan agar Ahok mendahuluinya dengan penandatangan nota kesepahaman dengan instansi terkait.

"Dia harus surati dulu, ada MoU, jangan main dianggarin saja jadi pergub," ujar Syarief.

Sebelumnya, Ahok menilai tidak ada yang salah dengan rencana perekrutan anggota TNI. Atas dasar itu, ia menganggap kritikan yang disampaikan DPRD lebih dilatarbelakangi rasa sakit hati kepada dirinya.

"Itu orang iseng saja yang sengaja sudah kalah lawan saya, sekarang mau ngadu saya lawan TNI-Polri. Sekarang di mana salahnya, terus kita pakai operasional segala macam ini, TNI dikasih gaji enggak? Ada, ada pergub-nya, ada gajinya tuh kalau kita mau pakai jasa TNI-Polri," ujar dia di Balai Kota, Selasa pagi.

Ketua Komisi A Riano Ahmad sempat menjelaskan, jika mengacu pada undang-undang tentang TNI, institusi tersebut merupakan institusi yang bertugas menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Kalaupun TNI ditugaskan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, lanjut dia, hal itu baru bisa dilakukan bila dalam kondisi darurat. Ia menganggap Jakarta sedang tidak berada dalam situasi tersebut.

"Kalau kita lihat, di Jakarta masih baik-baik saja sehingga tidak ada urgensinya (melibatkan TNI dalam menjaga keamanan masyarakat)," ujar politisi PPP itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com