Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Toilet di Markas Kopassus Lebih Wangi daripada di Balai Kota

Kompas.com - 05/05/2015, 09:19 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan kelompok kerja (pokja) untuk merealisasikan program 5T (lima tertib) bersama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam), Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Garnisun, dan PT KAI, Senin (4/5/2015) kemarin. Melalui program itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, Pemprov DKI tidak bisa mewujudkan ketertiban tanpa bantuan TNI dan Polri.

"Jakarta itu yang dibutuhkan adalah ketertiban. Bicara disiplin itu enggak bisa lepas dari TNI dan Polri. Sebagai contohnya, saya minta tolong bagian Biro Umum untuk belajar dari TNI belajar membersihkan toilet, toilet di Markas Kopassus jauh lebih wangi daripada toilet di Balai Kota. Ini membuktikan TNI disiplin dan melakukan kerja dengan baik," kata Basuki. 

Nantinya, setelah program 5T ini terealisasi, wali kota yang akan menjadi pimpinan atau penanggung jawab wilayah. Adapun 5T itu seperti tertib hunian, tertib sampah, tertib pedagang kaki lima (PKL), tertib berlalu lintas, dan tertib berdemo.

Realisasi program ini seperti tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 224 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan 5 Tertib di Jakarta. Untuk tertib hunian, kata Basuki, Pemprov DKI sudah mulai banyak membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga yang mendirikan bangunan liar di bantaran kali.

Ia juga menegaskan mulai menggugat "preman" penyewa lahan negara. Kemudian, untuk tertib membuang sampah, Basuki menegaskan agar peraturan semakin ditegakkan. Ia tidak akan memberi hukuman sosial bagi warga yang ketahuan membuang sampah sembarangan.

"Bisa-bisa kalau mereka disuruh push up, kami digugat. Lebih baik kami operasi tangkap tangan saja, serahkan dendanya ke hakim," kata Basuki. 

Sementara untuk tertib PKL, Basuki berencana untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Menurut dia, PKL mencari keuntungan dengan menghampiri lokasi yang didatangi banyak warga, seperti trotoar ataupun di pinggir jalan. Hal itu yang membuat ia akan mengizinkan PKL tetap berdagang di trotoar, dengan syarat tidak membuat jalanan macet, menjaga kebersihan, serta para pedagang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP).

Sementara untuk tertib berlalu lintas dan berdemo, Basuki lebih menyerahkan hal itu kepada Polda Metro Jaya. "Ini seluruhnya jadi tugas dan tanggung jawab wali kota ya di wilayah. Kalau masih ada laporan wilayahnya tidak bersih dan tidak tertib, wali kota yang salah. Tugas suku dinas adalah sebagai konsultan dan kontraktor bapak-bapak (wali kota). Saya harap 2016 Jakarta bisa lebih tertata rapi dan tertib," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com