Selama 9 Bulan, Hanya LKPJ Ahok Hasil Kerja DPRD DKI

"Pimpinan harus konsolidasi. Harus segera dong. Bayangin lho. Ini sudah terhitung dari Agustus ya, berarti udah sembilan bulan, tapi belum ada produk," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI, Senin (4/5/2015).

Bestari mengatakan, ada 17 rancangan peraturan daerah (raperda) yang harus diselesaikan oleh DPRD DKI tahun ini. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada satu pun raperda yang selesai dibahas.

Satu-satunya pekerjaan yang selesai dilakukan DPRD adalah pemberian rekomendasi laporan kegiatan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2014 terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Semua keterlambatan itu, menurut Bestari, salah satunya dipengaruhi oleh proses hak angket dan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Ahok (sapaan Basuki).

Sebenarnya, Bestari tidak melarang pelaksanaan proses angket dan HMP tersebut. Akan tetapi, Bestari berharap pimpinan Dewan bisa membuat jadwal agenda untuk tiap harinya sehingga satu per satu pekerjaan bisa terselesaikan.

"Ayo dong, ini ada 100 orang (jumlah anggota DPRD tanpa pimpinan) yang mau kerja. Sekurangnya periode bulan tiga sampai lima itu udah enam pekerjaan selesai lho, termasuk LKPJ itu. Okelah itu satu," ujar Bestari.

"Saya kepengin pimpinan bisa buat satu agenda yang simultan. Kalau enggak, tiap hari kita datang, begini-begini doang," ujar Bestari.