Ketidaksepakatan penentuan besaran tarif rupiah per kilometer terjadi lantaran operator APTB meminta pembayaran sebesar Rp 18.000, sementara Dishubtrans memberi penawaran antara Rp 14.000-Rp 15.000.
"Kami kan sudah kasih opsi dua surat pakai sistem rupiah per kilometer. Kami lagi mau lelang. Ya sudahlah, Organda kan saya juga sudah saya usul, tetapi ini ada permainan apa, kok sampai begitu mahal harganya," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (6/5/2015).
Menurut Basuki, besaran rupiah per kilometer ini jauh lebih rendah dibanding besaran yang ditetapkan empat tahun lalu. Oleh karena itu, ketika kini DKI menetapkan besaran itu, operator tidak menerimanya.
Basuki pun mengatakan, DKI bakal memberi penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT Transjakarta. PMP ini dipergunakan untuk pembelian unit bus transjakarta.
"Kalau Organda tidak mau, tahun ini saya akan PMP besar-besaran sama PT Transjakarta. Saya suruh produsen mobil untuk siapkan mobil sejenis Hino bisa 2.000 mobil (bus) per tahunnya (diproduksi untuk DKI). Siapkan uang, kami beli saja, jadi (pengusaha) enggak usah ancam-ancam kami lagi," kata Basuki.
Lebih lanjut, Basuki menegaskan, pihaknya masih akan melakukan lelang tender untuk menetapkan besaran rupiah per kilometer. Basuki menjanjikan, besaran rupiah per kilometer sudah akan ditetapkan akhir Mei ini.
Apabila APTB benar-benar tidak melintas di dalam Kota Jakarta, Basuki mengimbau warga Ibu Kota tidak khawatir. Pasalnya, PT Transjakarta membeli banyak unit transjakarta dan akan membuat trayek baru hingga ke kota mitra sebagai alternatif pengganti trayek APTB.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.