Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taman Ramah Anak Berubah Jadi Tempat Mesum, Ahok Ancam Pecat Lurah

Kompas.com - 09/05/2015, 06:42 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang dibangun Pemprov DKI di enam wilayah tidak boleh dipergunakan sebagai tempat mesum. Bahkan, pria yang akrab disapa Ahok itu mengancam bakal memecat Lurah setempat jika ketahuan taman layak anak itu berubah untuk melakukan perbuatan tercela. 

"Itu tanggung jawabnya lurah. Kalau ketangkap, saya pecat lurahnya," kata Ahok, di Balai Kota, Jumat (8/5/2015). 

Untuk mengantisipasi berubahnya taman layak anak menjadi tempat mesum, Ahok juga telah menempatkan beberapa kamera pengawas atau CCTV yang dipasang di sudut-sudut taman tersebut. Di samping itu, DKI juga membangun pagar di luar taman agar warga tidak sembarangan melompat di sana.

Tak hanya itu, taman-taman tersebut juga akan dijaga 24 jam oleh satpam dengan ganti shift kerja. Basuki merencanakan pemberlakuan jam buka tutup taman layak anak itu, mulai dari pukul 05.00-00.00.

"Kami juga mesti bentuk sebuah Pergub untuk pengurusnya, karena akan melibatkan masyarakat di sana dan akan digaji. Kami ingin masyarakat dapat ikut memelihara taman itu dan tamannya juga dilengkapi air, listrik, dan wifi gratis," kata Ahok.

Ada pun empat dari enam RPTRA yang akan diresmikan berada di Sungai Bambu Jakarta Utara pada 13 Mei 2015. Kemudian RPTRA di Gandaria Selatan Jakarta Selatan yang akan diresmikan pada 21 Mei2015. RPTRA di Kelurahan Cideng Jakarta Pusat akan diresmikan 29 Mei 2015, dan RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat akan diresmikan pada 4 Juni 2015.

Sementara dua RPTRA di Cililitan Jakarta Timur dan Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu masih belum dapat diresmikan serta dibuka untuk umum. 

Apabila program ini berhasil, Basuki menargetkan pembangunan RPTRA di 50-150 wilayah lainnya. Sehingga di setiap kelurahan, warga dapat menikmati ruang publik yang dilengkapi Posyandu, Perpustakaan, serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di sana.

"Kami sudah dapat tanah untuk pembangunan 30 taman layak anak. Kalau tahun ini kami bisa bangun 50 taman, tahun depan bisa jadi 150 taman. Taman ini nantinya juga bisa digunakan warga tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan, tidak usah lagi sewa gedung atau tutupin jalan yang bikin macet," kata Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com