Kisruh Bayi Danendra dan Jaminan Kesehatan Nasional

"Mungkin butuh penyesuaian setelah keluar dari rumah sakit," kata Galih Prasetyo, ayah Danendra, Selasa (12/5). Hari Kamis mendatang, Danendra akan dibawa ke rumah sakit untuk kontrol mengingat ia terlahir dalam kondisi prematur.

Berat anak kedua dari Galih Prasetyo dan Magie Dwilistiani itu terus bertambah dalam sebulan setelah dilahirkan. Dilahirkan dengan berat badan 1.490 gram, kini berat Danendra menjadi 1.650 gram. Galih berharap kondisi bayinya terus membaik.

Kasus Danendra berawal dari kekurangpahaman Galih Prasetyo terkait dengan jaminan kesehatan keluarganya.

Menurut penanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan RSUD Pasar Rebo, Deddy Suryadi, ibu Danendra sebenarnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, tetapi bayinya belum terdaftar. "Pihak keluarga terlambat melakukan pendaftaran. Seharusnya keluarga mendaftarkan bayi sebagai peserta BPJS sejak dalam kandungan," ujarnya.

Akibatnya, saat bayi lahir dalam kondisi prematur dan harus dirawat di Neonatal Intensive Care Unit (NICU), keluarga tidak mampu membayar biaya perawatan sebesar Rp 65,932 juta.

Kepala Bagian Perbendaharaan RSUD Pasar Rebo Sukartiyono Pri Prabowo menolak jika proses yang dilakukan oleh rumah sakit disebut penahanan. Hal itu lebih sebagai upaya untuk melihat niat baik dari orangtua bayi. "Secara medis, pasien sudah selesai. Namun, secara administrasi belum selesai," ujarnya.

Pasien umum

Karena tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, Danendra menjadi pasien umum yang tidak ditanggung BPJS. Biaya Rp 65 juta lebih itu merupakan akumulasi dari biaya NICU selama 30 hari dan perawatan selama di rumah sakit.

Menurut Galih, manajemen rumah sakit menawarkan solusi untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil. Pada penawaran pertama, pihak rumah sakit meminta pembayaran setidaknya 50 persen dari total biaya.

Galih menyatakan ketidakmampuan dan meminta keringanan. Ia minta pihak rumah sakit untuk melakukan survei di tempat tinggalnya di Bekasi sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu.

Karena kesepakatan tidak tercapai, Sabtu lalu, Galih minta bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hari Minggu, tim pemprov langsung turun. Mereka menyarankan Galih untuk mengurus bantuan ke Jamkesda Bekasi. "Namun, Jamkesda Bekasi dan RSUD Pasar Rebo tidak ada hubungan kerja sama. Jamkesda Bekasi hanya ada kerja sama dengan RSCM," kata Galih.

Kesepakatan tercapai setelah Galih bertemu dengan manajemen rumah sakit dan perwakilan dari BPJS Kesehatan. Pihak rumah sakit menyetujui penyelesaian administrasi dilakukan dengan cara mencicil. Untuk cicilan pertama, Galih menawarkan pembayaran Rp 500.000. Pembayaran selanjutnya dilakukan sesuai dengan kemampuan.

Kasus Danendra merupakan kasus kesekian dari kekurangpahaman konsumen ataupun penyedia pelayanan kesehatan terkait dengan jaminan kesehatan nasional serta belum tersosialisasi secara baik aturan oleh BPJS Kesehatan. Hal itu seyogianya menjadi pelajaran bagi para pihak agar tidak terulang kembali pada masa depan. (B12)

--------------

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas edisi Rabu, 13 Mei 2015, dengan judul "Kisruh Bayi Danendra dan Jaminan Kesehatan Nasional".