Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Enggak Usah Peralat Anak-anak Buat Ikutan Demo

Kompas.com - 25/05/2015, 10:12 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta warga bantaran Kali Ciliwung untuk tidak memberdayakan anak-anak mereka turut melakukan aksi unjuk rasa.

Menurut Basuki, saat ini, kebanyakan pihak yang melakukan aksi unjuk rasa adalah pihak yang mendapat bayaran dari oknum tertentu atau mereka yang memiliki lapak ilegal dan menyewakan kepada warga kurang mampu. 

"Pandangannya sederhana saja, enggak usah memperalat anak-anak, yang demo-demo datang ke sini juga selama ini saya sudah bilang kan, kalian yang marah-marah kan yang penyewa lahan," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (25/5/2015). 

Pada Jumat (22/5/2015) lalu, puluhan anak yang berseragam putih dan merah atau Sekolah Dasar (SD) turut melakukan aksi unjuk rasa di depan halaman Balai Kota dan menggoyang-goyangkan pagar. [Baca: Belasan Anak Berseragam SD Demo Ahok, Goyang-goyang Pagar Balai Kota]

Mereka berteriak menolak rumah mereka di bantaran Kali Ciliwung tidak dibongkar. Mereka bersama massa dewasa lainnya akhirnya diterima Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada siang harinya.

Menurut Basuki, aksi penolakan oleh oknum penyewa tidak hanya dilakukan untuk kasus pembongkaran bantaran kali. Namun juga oknum penyewa lahan negara atau kios di lokasi binaan (lokbin) serta lokasi sementara (loksem).

"Saya gampang saja, kalau kamu mau ribut, saya gugat kamu. Karena kamu menyewakan lahan negara. Kami pasti akan pindahkan kamu, tetapi kalau rusun belum siap, ya belum dipindahkan. Kamu tinggal di dalam sungai, kebanjiran, pakai lapor-lapor media. Kamu tinggal di dalam sungai, pasti kebanjiran lah," kata dia.

Bahkan, lanjut Basuki, warga lebih untung jika menetap di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dibanding rumah di bantaran kali. Sebab, warga diharuskan membayar sewa fantastis kepada oknum penyewa lahan negara di bantaran kali.

Apabila tinggal di bantaran kali, warga harus membayar Rp 500.000 tiap bulannya kepada oknum penyewa.

"Kalau Anda saya pindah ke rusun, Anda hanya bayar Rp 140 ribu untuk sewa rumah berukuran 5x6 meter. Kalau ditambah air PAM, listrik, paling habisnya Rp 400ribu sebulan, artinya kamu lebih untung tinggal di rusun, sekarang juga ada klinik gratis di rusun. Anak-anak anda yang enggak punya KJP (Kartu Jakarta Pintar) juga kami kasih," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com