Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Mau Cari Sejuta KTP, Lu Kira Gampang?

Kompas.com - 27/05/2015, 17:18 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Peluang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mencalonkan diri sebagai gubernur pada pilkada tahun 2017 melalui jalur independen semakin sulit. Sebab, ia harus mengumpulkan sekitar 1.000.000 kartu tanda penduduk (KTP) warga DKI Jakarta sebagai bentuk dukungan.

Ahok, sapaan Basuki, mengaku sulit memenuhi persyaratan tersebut. "Mau cari sejuta KTP, lukira gampang? Ya minimal kamu (wartawan) bantu kumpulin KTP sejutalah," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (27/5/2015). 

Kendati demikian, dia enggan terlalu memikirkan persyaratan pencalonan sebagai gubernur pada pilkada 2017. [Baca: Politisi Gerindra Nilai Ahok Tak Akan Kesulitan Maju di Pilkada 2017]

Basuki memilih untuk merealisasikan semua program unggulan yang telah tercantum dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.

Ia menjanjikan pengadaan transjakarta dengan jumlah mencukupi untuk tahun 2016. Ia juga ingin fokus pada penyelesaian pembangunan light rail transit (LRT) koridor 1 pada tahun 2018 dan tujuh koridor pada tahun 2019.

"Nah, terus MRT juga sudah jalan. Rumah susun, saya harap bisa dibangun banyak, lalu Waduk Marunda dan Kapuk Kamal selesai cepat. Kalau memang enggak ada (partai) yang calonin saya dan KTP-nya enggak cukup, ya sudah, selesai tahun 2017," ujarnya. 

Adapun syarat calon independen untuk maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur dengan jumlah penduduk kurang dari dua juta jiwa adalah memiliki dukungan, minimal, 10 persen dari jumlah tersebut dalam bentuk fotokopi KTP dan formulir yang ditandatangani pendukungnya. 

Untuk jumlah penduduk 2 juta-6 juta jiwa, syarat dukungan jumlah KTP dan formulir minimal 8,5 persen, dan untuk daerah berpenduduk 6 juta-12 juta jiwa minimal 7,5 persen.

Untuk calon bupati atau wakil bupati, tiap calon independen harus mendapat dukungan 10 persen di daerah yang jumlah penduduknya mencapai 250.000 jiwa; 8,5 persen dukungan untuk daerah dengan jumlah penduduk 250.000-500.000 jiwa; 7,5 persen untuk daerah dengan jumlah penduduk 500.000-1.000.000 jiwa; dan 6,5 persen untuk daerah berpenduduk lebih dari satu juta jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com