Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengukuran Sodetan Ciliwung-KBT di Bidaracina Memanas

Kompas.com - 28/05/2015, 10:48 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pemkot Jakarta Timur dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kembali melakukan pengukuran tanah terkait proyek sodetan Ciliwung-KBT di wilayah Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (28/5/2015). Proses pengukuran ternyata berlangsung alot lantaran adanya protes dari warga.

Sejak pagi, warga sudah mendebat tim pengkur sodetan. Permintaan warga untuk lebih dulu mengetahui berapa harga ganti rugi yang bakal mereka terima tidak dapat dipenuhi oleh tim pengukur. Menurut tim, harga ganti rugi baru dapat ditetapkan apabila pengukuran selesai dan melalui tahapan lanjutan lainnya.

Debat ini berlangsung di rumah Ketua RW 04. Warga yang diwakili Astriani, dan sejumlah pengurus warga lainnya, melakukan diskusi dengan Camat Jatinegara Sofian Taher, Asisten Pembangunan Sekretaris Kota Jakarta Timur Andriansyah, tim BPN, kepolisian dan TNI.

Hasil pertemuan, warga meminta petugas hanya mengukur bagian depan halaman rumah. Petugas diminta untuk tidak masuk ke pekarangan rumah. "Kalau ada yang masuk kita teriakin maling saja," seru warga.

Suasana tempat pengukuran dipenuhi oleh ratusan petugas Satpol PP, puluhan petugas Polisi dan TNI. Warga juga berkerumun, khawatir dengan kedatangan ratusan petugas.

Sempat ada insiden petugas BPN yang memasuki pekarangan rumah warga. Warga kembali marah-marah. "Enggak usah lagi ukur-ukur, semua petugasnya ditarik dulu. Ini sudah melanggar kesepakatan. Saya punya bukti ada petugas yang masuk ke dalam rumah," kata Astriani.

Asisten Pembangunan Sekretaris Kota Jakarta Timur Andriansyah berusaha menenangkan situasi. Sejumlah warga menjadi emosional karena menganggap petugas melanggar kesepakatan. Mereka meminta petugas menghentikan pengukuran dan datang kembali besok. Warga minta, agar petugas BPN datang sendiri tanpa di dampingi ratusan petugas aparat.

"Enggak bisa Bu, ini kasihan petugas BPN 40 orang sudah meninggalkan kantornya. Berapa ribu orang yang mau ngurus di BPN tapi mesti nunggu nih," ujar Andriansyah.

Akhirnya, Andriansyah memutuskan meminta Satpol PP, serta petugas TNI dan Polri untuk menunggu di depan. Tim pengukur tanah hanya masuk sendiri ke dalam permukiman warga melakukan pengukuran.

"Jaminan keamanan dari warga ya," kata petugas BPN.

"Tenang, Pak, aman. Kami bukan preman," ujar warga.

Tim pengukur akhirnya didampingi perwakilan warga. Hingga pukul 09.30, pengkuran masih berlangsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com