Lebih banyak pembiayaan pembangunan infrastruktur dilakukan pihak swasta. Meski demikian, ia tidak seluruh pembangunan diserahkan kepada pihak swasta.
"Bukan, jadi ini aset pemerintah tapi dikerjakan oleh swasta. Konsep kami sekarang adalah bagaimana kami memaksa kewajiban swasta untuk membangun ruang publik," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (28/5/2015).
Basuki mengaku pegawai negeri sipil (PNS) belum mampu mengelola APBD dengan baik. Mereka, lanjut dia, sulit menganggarkan sebuah program dengan harga satuan, bukan gelondongan.
Adapun beberapa program yang telah diwujudkan oleh pihak swasta seperti pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), pengadaan truk sampah, pengadaan bus tingkat gratis, pengadaan bus transjakarta, dan lain-lain.
Kemudian, program penataan pedagang kaki lima (PKL) Monas melalui "Lenggang Jakarta" juga dilakukan oleh swasta, yakni Rekso Group. Rencananya pembangunan Light Rail Transit (LRT) juga akan melibatkan piihak swasta, yakni untuk menyediakan kereta, signal, serta rolling stock-nya.
"Makanya kami bisa dengan cepat wujudkan RPTRA itu ya dari swasta, kami todong mereka," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.