Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Pak Syarif Anggota Dewan yang Terhormat, Mengerti Perda Enggak?

Kompas.com - 29/05/2015, 09:09 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa KTP DKI yang dimiliki oleh pedagang kaki lima (PKL) liar di Monas merupakan kartu identitas yang baru didapatkan. Kebanyakan PKL liar yang tidak terdaftar di Lenggang Jakarta itu merupakan penyewa kios di sana. 

"Mereka itu baru tambah (KTP DKI). Ini main politik saja. Kami ada (dafar) nama binaan PKL dan lokbin di sana, banyak yang tidak cocok namanya. Kalau kamu main politik, ya pasti keluarin KTP DKI. Coba kalau dicek, KTP Madura lebih banyak," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (29/5/2015). 

Ia juga mengaku bingung dengan tindakan anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Syarif, yang berdialog dengan PKL Monas, Kamis (28/5/2015) kemarin. Ketika PKL Monas itu menunjukkan KTP DKI, Syarif mempertanyakan keputusan Basuki tidak memasukkan para pedagang itu ke dalam Lenggang Jakarta.

Kebingungan Basuki semakin bertambah ketika Syarif membela PKL Monas. Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum), PKL tidak boleh berdagang di ring 1, termasuk kawasan Monas.

"Anggota DPRD ini kan lucu. Dia yang ketok palu perda mengatakan Monas adalah kawasan ring 1 dan tidak boleh dipergunakan untuk berjualan," kata Basuki. 

Ia menengarai, tindakan Syarif ini hanyalah upaya "cari muka" kepada warga kurang mampu. Upaya ini juga diyakini sebagai penggerakan massa untuk menjegal Basuki pada pilkada mendatang. Ia pun mengimbau Syarif untuk mencabut klausul tersebut di Perda Tibum.

"Cabut dong perdanya yang mengatakan Monas adalah kawasan ring 1 dan enggak untuk boleh berjualan. Jadi, Pak Syarif, anggota Dewan yang terhormat, ngerti perda enggak sih? Ini kan lucu, dia mau sok-sokan dapat nama. Cabut saja perdanya, yang ketok palu perda kan kalian (DPRD), bukan pada zaman saya," kata Basuki. (Baca: Temui PKL Monas, Syarif Heran Mereka Punya KTP DKI)

Sebelumnya, Syarif mendatangi kawasan Monas untuk berdiskusi dengan PKL yang berjualan di luar Lenggang Jakarta. Hal tersebut dia lakukan setelah unjuk rasa yang dilakukan para PKL di depan Gedung DPRD DKI, Selasa (26/5/2015) lalu.

Syarif pun melihat bahwa semua KTP yang dimiliki PKL liar Monas merupakan KTP DKI. Syarif merasa heran bahwa PKL yang berada di Monas tidak seperti yang disebut Basuki, yaitu tidak memiliki KTP DKI. Syarif mengatakan, dengan demikian, PKL Monas merupakan warga Jakarta yang harus juga diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com