Sudin Pendidikan Jakbar Mengaku Hanya Terima Limpahan dari Pejabat Lama

"Kalau tanya ke kita, gelap, sama sekali enggak tahu apa-apa. Soalnya kita cuma terima limpahan saja, oh ada program ini, ada anggaran untuk ini. Tetapi kalau mau ditelusuri dari mana usulannya, harus ditanyakan kepada orang yang dulu menjabat," kata Samlawi saat ditemui Kompas.com, Senin (1/6/2015). [Baca: Polisi Usut Anggaran Siluman Rp 150 Miliar Proyek "Printer" dan "Scanner" di Jakarta Barat]

Samlawi menyebut dua pejabat Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang berperan untuk anggaran tahun 2014. Kata dia, salah satu pejabat itu kini sudah digantikan oleh orang lain.

"Katanya sih di non-job alias di-stafkan. Saya juga kurang tahu, dengar-dengar sih begitu," kata Samlawi. [Baca: Ahok: Maling-maling Cepat Ditangkap Deh supaya Beban Aku Agak Ringan]

Selama tahun 2014, pembagian kerja di Suku Dinas Pendidikan lima wilayah di DKI berdasarkan strata sekolah, yaitu Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Tingkat SD dan SMP masuk dalam Suku Dinas Pendidikan Dasar. Untuk SMA dan SMK di bawah ranah Suku Dinas Pendidikan Menengah.

Memasuki 2015, pembagian kerja dilakukan berdasarkan wilayah, yakni Suku Dinas Pendidikan I dan Suku Dinas Pendidikan II yang masing-masing memegang empat kecamatan di Jakarta Barat.

Semua usulan yang dibuat sepanjang tahun 2014 untuk tahun anggaran 2015 pun dilakukan oleh pejabat-pejabat lama.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse dan Kriminal Polri tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner di sejumlah sekolah di Jakarta Barat. [Baca: Lulung Bakal Diperiksa Bareskrim dalam Kasus Korupsi di Jakarta Barat]

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus mengatakan, kasus ini bagian dari rangkaian pengusutan Polri terhadap dugaan anggaran siluman di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pengadaan printer dan scanner itu ada pada 25 SMAN dan SMKN di wilayah Jakarta Barat, tahun anggaran 2014," ujar Wiyagus, Jumat (29/5/2015).

Wiyagus menyebutkan, program pengadaan printer dan scanner dengan total nilai Rp 150 miliar itu dilaksanakan oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan dibahas bersama Komisi E DPRD DKI.