Perwakilan GMJ Sebut DPRD sebagai Dewan Pengacau Rakyat Daerah

"DPRD bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi Dewan Pengacau Rakyat Daerah," ujar pria tersebut di Gedung DPRD DKI, Senin (1/6/2015).

Dia menganggap banyak anggota Dewan yang tidak memperjuangkan hak menyatakan pendapat terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Massa GMJ menuding anggota Dewan takut terhadap pimpinan partai masing-masing sehingga memilih untuk tidak mendukung HMP.

Pernyataan ini dikomentari oleh anggota Dewan dari Fraksi Partai Hanura, Syarifudin. Syarifudin mengatakan, permasalahan HMP tidak berkaitan dengan takut dan tidak takut.

Dia mengatakan, segala keputusan yang dibuat DPRD DKI haruslah berdasarkan keputusan bersama. Tindak lanjut HMP pun harus dilakukan dalam proses sidang paripurna.

Massa GMJ sempat memerintahkan anggota Dewan untuk menyelenggarakan paripurna HMP dengan sistem voting tertutup. Namun, Syarifudin menegaskan bahwa warga tidak bisa sembarang memberi perintah. Sebab, aturan voting juga harus disepakati bersama oleh anggota Dewan.

"Kita DPC, DPD, enggak lepas dari DPP, jadi wajar kalau ada hal yang menyangkut Pemda, kita wajib lapor," ujar Syarifudin.

Sebagai informasi, Ahok (sapaan Basuki) juga pernah mengubah kepanjangan dari DPRD. Ahok menyebut DPRD adalah Dewan Perampok Rakyat Daerah. Hal ini juga masuk dalam temuan angket beberapa waktu lalu.

Tindakan Ahok tersebut dinilai merupakan penistaan dan penghinaan terhadap lembaga atau institusi negara yang akan mengganggu pola kerja pemerintah daerah.