Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Minta Djarot Belajar dari Kesalahannya Beri Izin Penyelenggaraan PRJ Senayan

Kompas.com - 01/06/2015, 18:03 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah mendengar klarifikasi Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat terkait dukungan penyelenggaraan Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) Senayan. Mengenai hal itu, Basuki meminta Djarot untuk tidak asal lagi memberi dukungan pada perusahaan maupun perseorangan tertentu tanpa sepengetahuan darinya. 

"Dari penjelasan Pak Wagub, beliau bukan kasih izin tetapi mendukung. Ya sudah, tetapi saya bilang, dukungannya jangan dikeluarkan pakai kop surat Gubernur, saya juga kan enggak cuti pas (pemberian izin PRJ Senayan) itu. Ya ini jadi pelajaranlah," kata Basuki di Balai Kota, Senin (1/6/2015). 

Dia mengaku tidak bisa memberhentikan penyelenggaraan PRJ Senayan yang kini tengah berlangsung hingga 5 Juni mendatang.

Basuki tidak terima penyelenggara PRJ Senayan mencatut lambang Pemprov DKI di banner, spanduk, serta poster promosi mereka.

Menurut Basuki, penyelenggara mencari keuntungan semata dengan mencatut lambang Pemprov DKI. [Baca: Ahok: Rapat dengan Siapa Pun, Saya Pasti Buat Notulen ke Pak Jokowi]

Dengan demikian, warga serta pelaku usaha kecil menengah (UKM) akan berduyun-duyun ke PRJ Senayan.

Padahal, Pemprov DKI termasuk Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI tidak memberi izin penyelenggaraan acara tersebut.

"Makanya (pelaku UKM) yang sudah bayar, tertipu sama mereka. Kami memang harus hati-hati sama orang-orang yang minta dukungan, banyak kok orang-orang yang minta dukung untuk bikin acara ini itu dan bermodus kemanusiaan dan enggak pakai APBD asal didukung. Saya bilang, kalau kalian nyewain lahan, jual iklan, itu mah bukan cari dukungan," kata Basuki. 

Lahan yang disewa penyelenggara untuk menyelenggarakan PRJ Senayan, lanjut dia, juga merupakan lahan kepemilikan Sekretariat Negara (Setneg).

Tiap pelaku UKM dikenakan tarif yang berbeda untuk menyewa tenda, mulai Rp 2-50 juta selama tujuh hari penyelenggaraan.

Hanya saja, aliran listrik yang dijanjikan penyelenggara tidak tersampaikan ke pelaku usaha. Kembali Basuki menegaskan, ujung dari carut-marut penyelenggaraan PRJ Senayan ini adalah untuk tidak gegabah memberi dukungan kepada acara tertentu.

"Sebaiknya lain kali DKI jangan kasih surat dukungan. Kalau kasih dukungan kayak kemarin, begitu kan, orang-orang berani kasih duit sewa tenda Rp 2 sampai berapa puluh juta rupiah. Karena kamu kira DKI yang menyelenggarakan acara, padahal tidak," kata pria yang biasa disapa Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com