Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pejabat Non-Pemprov DKI Dominasi Seleksi Jabatan Deputi Tata Ruang

Kompas.com - 11/06/2015, 15:07 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga pejabat yang dinyatakan lolos seleksi untuk jabatan deputi gubernur bidang tata ruang dan lingkungan hidup ternyata tidak berasal dari internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketiganya berasal dari kementerian atau badan lain yang setara.

“Tiga orang itu semuanya dari luar. Satu dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), satu dari BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), dan Kementerian keuangan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Agus Suradika di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Seperti yang dikatakan sebelumnya, Agus mengatakan nama ketiga orang itu akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo. Nantinya Jokowi-lah yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan satu dari tiga orang itu.

"Kita akan berikan ke Pak Gubernur. Nanti Pak Gubernur akan ajukan tiga nama ini ke Presiden RI,” ujar dia.

Jabatan deputi gubernur bidang tata ruang dan lingkungan hidup sebelumnya dijabat oleh Sarwo Handayani. Namun sejak November 2014, jabatan tingkat eselon IB mengalami kekosongan karena Sarwo telah memasuki masa pensiun.

Seleksi untuk posisi jabatan deputi gubernur bidang tata ruang dan lingkungan hidup diikuti oleh sejumlah pejabat karier, tidak hanya dari dalam tetapi juga dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Awalnya ada 13 pejabat eselon I yang mendaftar untuk mengikuti tes independensi jabatan tersebut. Enam pejabat berasal dari luar Pemprov DKI," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com