Sibuk Urus Jokowi-Ahok, Lulung Mengaku Tak Ikut Bahas "Scanner" dan "Printer"

"Dalam rapat KUA (kebijakan umum anggaran) dan PPAS (prioritas plafon anggaran sementara), saya memang hadir tiga kali. Tetapi, kan itu 'gelondongan', tidak khusus soal pengadaan printer dan scanner," ujar Lulung di Kompleks Mabes Polri pada Senin (15/6/2015).

Rencana anggaran perubahan itu kemudian dibahas lagi di rapat kerja anggaran komisi dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Lulung pun mengakui tidak mengikuti rapat tersebut dan hanya menerima hasilnya seusai rapat.

Menurut Lulung, tidak soal jika dia tidak menghadiri rapat-rapat tersebut karena tugas dan fungsi koordinator komisi hanyalah menyinkronisasi antara kebijakan anggaran dan poin perubahan anggarannya saja.

"Nah, kebetulan sekali karena itu masa-masa transisi, banyak agenda, misalnya menerima pemberhentian Pak Jokowi sebagai Gubernur. Belum lagi ada agenda mengangkat Pak Ahok menjadi Gubernur, kemudian pembahasan (soal anggaran) jadi terbatas waktunya," ujar Lulung.

Bahkan, saat pengesahan RAPBD Perubahan tanggal 13 Agustus 2014, Lulung mengaku tak hadir. Atas itu pula, dia mengaku tidak tahu-menahu atas pengadaan printer dan scanner.

Meski demikian, Lulung akan memberikan informasi yang sedetail-detailnya kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri atas perkara tersebut.

"Moga-moga (pemeriksaan) saya lancarlah," ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Lulung diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Senin (15/6/2015) pagi. Ia diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat dalam APBD Perubahan tahun 2014.

Perkara sudah masuk ke tingkat penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), penyidik menyiapkan sangkaan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.