Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Park and Ride" PGC Tak Seharusnya Dikelola Swasta

Kompas.com - 18/06/2015, 23:36 WIB
Unoviana Kartika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Pelaksana (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sunardi Sinaga menyatakan, Park and Ride Pusat Grosir Cililitan (PGC) berdiri di atas lahan UP Terminal. Artinya, itu merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jadi memang seharusnya pengelolaannya di bawah UP Perparkiran, bukan swasta," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (18/6/2015).

Karena itu, pihaknya menginginkan adanya serah terima kepengelolaan park and ride PGC kepada UP Perparkiran. Pihaknya juga akan mendesak UP Terminal untuk segera memindahkannya ke UP Perparkiran.

Selama masa pergantian tersebut, ia meminta pengelola park and ride PGC tidak memberlakukan tarif progresif kepada pengguna jasa tersebut. Sebab, park and ride merupakan lahan parkir yang dirancang untuk membuat orang berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum.

"Adanya park and ride akan mengurangi kendaraan yang masuk ke pusat kota, sehingga bisa juga menekan kemacetan di Jakarta," tuturnya.

Bila diberlakukan tarif progresif, maka banyak pengguna yang enggan memarkir lama-lama. Tujuan utama adanya park and ride pun tidak tercapai.

Terkait banyaknya pengendara kendaraan selain pengguna transportasi umum yang parkir di park and ride PGC, Sunardi menyarankan pengelola lebih tegas untuk melarangnya. Ia mengatakan, PGC seharusnya memiliki lahan parkir lainnya yang bisa ditempati khusus pengunjung.

"Jadi park and ride murni hanya untuk orang yang mau parkirkan kendaraan pribadinya dan naik kendaraan umum," ujarnya.

Ia pun mendukung diperbanyaknya park and ride, terutama di daerah-daerah pinggir kota. Ini supaya menarik minat pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan transportasi umum. Sunardi mengakui, park and ride pun bisa dijadikan bisnis oleh swasta. Namun, lahannya perlu berasal dari swasta pula dan memiliki izin. Uang retribusi parkirnya akan disetorkan 20 persen ke Dishub DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com