Inikah Rencana Pemprov DKI untuk Kampung Pulo?

"Kenapa perencanaan ini warga tidak tahu? Sungai akan disodet dan dilebarkan. Kita tanya warga yang di tengah Kampung Pulo, mereka merasa tidak tahu (rencana itu). Mereka tahunya yang kena warga yang di bantaran," papar Ivana, arsitek koordinator tata ruang, dalam diskusi yang diselenggarakan Ciliwung Merdeka, di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (23/6/2015).

Kemudian, lahan Kampung Pulo, lanjutnya akan dibangun beberapa rusun umum. Disebutkan, rusun yang dibangun akan memiliki 32 lantai. Rusun itu diperuntukkan bagi warga Kampung Pulo. Menurutnya, rencana ini telah disahkan oleh Pemda DKI.

"Perda-nya sudah dikeluarkan," ujar Ivana.

Padahal, komunitas Ciliwung Merdeka tengah memperjuangkan keberadaan Kampung Pulo. Pemukiman ini disebut punya nilai historis. Ciliwung Merdeka melakukan riset dan menemukan Kampung Pulo memiliki tempat bersejarah seperti makam keramat Kiai Hasyim. Ada pula legenda tentang Kumpi Zakaria, yakni cerita tentang penduduk asli Kampung Pulo yang melahirkan anak buaya. Diyakini, keturunan keluarga itu masih tinggal di Kampung Pulo.

"Jadi keluarga ini bisa menyelam di Sungai Ciliwung di atas rata-rata. Kalau ada yang hilang di sungai, keluarga ini dimintai tolong. Bahkan masih ada yang suka memberikan daging (untuk sesajen) ke sungai," ujar Ivana.

Riset komunitas mengatakan, ada cerita di balik nama Kampung Pulo. Kampung Pulo, wilayahnya dikelilingi oleh Sungai Ciliwung. Makanya, kampung ini di namakan seperti itu karena seperti pulau tersendiri yang dikelilingi sungai. Itu tadi adalah sebagai dari sisi sejarahnya.

Dari sisi ekonomi, lanjutnya, Kampung Pulo ternyata memiliki 30 jenis kegiatan ekonomi (UKM), mulai dari pemotongan ayam, pembuatan kue kering, cendol, bakwan malang, dan pabrik tahu. Pabrik tahu itu disebut turut menyuplai bagi 12 pasar di Jakarta.

Cara Tertutup

Direktur Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi mengatakan, cara tertutup kadang dilakukan Pemprov DKI dalam mendesain perubahan tata ruang. Sejak zaman Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo hingga, sebutnya, soal tata kota pemerintah kerap tertutup.

"Nyaris tidak pernah ada yang tertulis, kalau ada aturan baru, yang menyangkut kehidupan (mengenai) tata kota, apalagi peta-peta, peta bidang. Tidak bisa sampai terbuka dengan alasan warga ini ilegal yang akan direlokasi dan sebagainya. Apalagi kalau yang minta dari LSM atau LBH, itu tidak pernah," ujar Sandyawan.

Sandyawan mengatakan, pihaknya tidak menolak pemerintah melakukan normalisasi. Tetapi, hendaknya menyerap aspirasi dan mempelajari sosial warga. Komunitasnya mendorong pemerintah menata Kampung Pulo. Konsepnya yakni dengan membuat Kampung Susun Manusiawi.

Ia menggagas ke pemerintah mengenai pembangunan tempat tinggal vertikal empat lantai. Tempat tinggal vertikal itu nantinya adalah rusunami atau rumah susun milik. Tidak seperti yang direncanakan pemerintah mengenai pembangunan rusun sewa di kawasan tersebut.

"Kita akan mencoba mengembangkan masalah ini menjadi usulan-usulan yang konstruktif untuk pembangunan bantaran sungai. Diharapkan usulan kita memberikan alternatif," ujarnya.

Sebab, cara pemerintah merelokasi warga misalnya ke Rusun Jatinegara Barat menurutnya tidak tepat. Cara itu dianggap tidak memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi warga. Rusun itu terlalu tinggi, dan mematikan lapangan kerja warga Kampung Pulo yang terbiasa dengan usaha rumahan.

"Aspek soasial ekonomi tidak pernah dihitung. Warga Kampung Pulo banyak menjadikan rumah sebagai sekor usaha. Jadi nanti lantai dasar Kampung Susun ini merupakan tempat usaha," ujar Sandyawan.

Dia berharap, pemda DKI mau menerima konsepnya. Apalagi, Joko Widodo semasa menjadi Gubernur DKI pernah sepakat dengan konsepnya. Belakangan, setelah tujuh bulan menjabat, ia menyebut ada perubahan kebijakan.

Namun, Sandyawan mengaku pernah bertemu dengan Jokowi di Istana untuk membicarakan hal ini. Jokowi, sebutnya, kembali menyetujui konsep tersebut.

"Tanggal 4 Juni itu saya sendiri ke Istana. Dan Pak Jokowi bilang, yang lama itu dilanjutkan," klaimnya.