"Sekarang DKI dapat bus begini, serapan anggaran DKI berapa? Nol, enggak ada," kata Basuki lagi.
Pemprov DKI Jakarta sendiri telah mendapatkan banyak sumbangan dari swasta, mulai dari bus singel transjakarta, bus tingkat wisata, pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), tong sampah, truk sampah, dan beberapa lainnya. Beberapa sumbangan dari pihak swasta ini akan dijadikan model standar harga dalam pengadaan barang dan jasa oleh SKPD DKI.
Basuki menilai, selama ini dalam pengadaan barang dan jasa di Pemprov DKI Jakarta selalu terjadi penggelembungan atau mark up anggaran. Dengan adanya sumbangan dari swasta, maka akan diketahui harga satuan untuk pembelian bus dan lainnya.
"Kalau ada pihak yang melihat keberhasilan saya dengan menghabiskan anggaran, ya saya gagal. Enggak apa-apa, lebih baik saya beri PSO (public service obligation) ke BUMD. Tapi, menurut saya, DKI untung dong ada yang mau ngasih barang, ngapain kami beli lagi," kata Basuki.
Hingga pertengahan Juni ini, DKI baru menyerap anggaran sekitar 20 persen dari total APBD sebesar Rp 69,286 triliun.