Warga Terganggu Proyek Tol

Pada Senin (29/6) siang, terlihat kesibukan pekerja di lokasi proyek itu di Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Cinere, Kota Depok. Pekerja lain memasang konstruksi bangunan berupa tiang pancang dan tiang penyangga.

Pekerja lain mengeruk tanah dan diangkut menggunakan truk. Sejumlah truk tanah melintas di antara rumah warga.

Pantauan di beberapa titik proyek, seperti di Pangkalan Jati Baru serta Kelurahan Cilandak Timur dan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, di sekitar lokasi proyek masih ada rumah-rumah warga yang belum dibebaskan. Beberapa rumah masih dihuni pemiliknya. Sebagian rumah lain sudah kosong dengan kondisi tembok retak dan genting runtuh.

Pekerjaan tol tersebut menimbulkan kebisingan dan debu. Maimunah (52), warga RT 005 RW 002 Kelurahan Pangkalan Jati Baru, mengaku terganggu dengan aktivitas pembangunan tepat di depan rumahnya itu. "Tiap hari berisik dan berdebu. Orang-orang itu bekerja siang malam tanpa henti," katanya.

Menurut Maimunah, di sekitar rumahnya ada 15 keluarga yang terkena dampak proyek. Munin, Ketua RT 002 RW 002 Kelurahan Pangkalan Jati Baru, mengatakan, ada 30 bidang lahan berukuran 30-2.000 meter persegi di wilayahnya yang terpakai untuk pembangunan.

Dari jumlah itu, masih ada lima bidang lahan yang belum dibebaskan. "Warga yang lahannya luas mendapat ganti rugi cukup besar dan bisa segera pindah. Masalahnya, ada juga warga yang lahannya sempit. Mereka bingung harus pindah ke mana," kata Munin.

Arifin Tjekiagus (69), salah satu pemilik lahan 400 meter persegi, masih bertahan di rumahnya di Jalan Andara, Pangkalan Jati Baru. Ayah dua anak ini menolak pindah karena belum ada kesepakatan harga.

Arifin menilai, harga yang ditawarkan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pertanahan Nasional, yakni Rp 3,1 juta per meter persegi, terlalu rendah.

Arifin menuturkan, dari 271 lahan di Pangkalan Jati Baru, masih ada 30 lahan yang belum dibebaskan. "Selama pembebasan lahan dilakukan, pemerintah bersikap otoriter dengan mendatangkan anggota militer ke rumah-rumah warga yang akan dibebaskan," ujarnya.

Selain itu, menurut Arifin, kontraktor seolah sengaja membangun konstruksi di dekat rumah warga yang belum dibebaskan untuk membuat warga merasa tidak nyaman dan merelakan lahannya dibebaskan.

Ambardi Effendy, Ketua Tim Pembebasan Tanah Tol Desari Kementerian Pekerjaan Umum, mengatakan, lebih dari 40 persen lahan untuk pembangunan tol sudah dibebaskan. "Sambil menunggu proses pembebasan lahan, kontraktor mulai melaksanakan pembangunan," katanya.

Ambardi menambahkan, sudah ada kesepakatan proses kerja antara kontraktor dan warga, misalnya terkait jam kerja dan kompensasi dampak lingkungan.

Tanpa kemajuan

Di Jakarta Barat, pelebaran Jalan Raya Joglo di Kembangan hingga saat ini masih jalan di tempat karena banyak bidang jalan yang belum dibebaskan.