Minta Direvitalisasi, Warga Rusun Penjaringan Malah Bingung

Kompas.com - 07/07/2015, 09:16 WIB

Tangguh Sipria Riang

Penulis

Lihat Foto

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara, terlihat kumuh. Makanya, sejumlah penghuninya meminta agar rusun tersebut direvitalisasi. Setelah disanggupi, mereka malah bingung.

Warga bingung karena selama revitalisasi, mereka harus meninggalkan rusun tersebut dan mengontrak di tempat lain. Pemprov DKI tidak menanggung biaya sewa rumah sementara saat revitalisasi berlangsung.

"Wah, musti cari kos dong? Repot juga ya kalau harus nyari-nyari lagi," kata Fauzi (34), penghuni Rusun Penjaringan, Jakarta Utara, Senin 6/7/2015.

Fauzi juga menanyakan, bagaimana teknis untuk relokasi tempat tinggal sementara saat rusun dibetulkan. Karyawan swasta tersebut tidak tahu, apakah saat relokasi bakal dibiayai pemerintah atau tidak.

"Nanti kalau pindah sementara, dapat dana juga enggak ya kira-kira?" tanya dia lagi.

Evi (24), menilai hal tersebut juga perlu dipikirkan pemerintah agar para penghuni tidak terbengkalai nantinya. Menurut dia, jika penghuni harus mencari sendiri tempat relokasi selama revitalisasi rusun, hal itu dianggap menyusahkan para penghuni.

"Lah, kalau nyari tempat tinggal sementara tanpa disiapkan pemerintah, itu sama aja menyusahkan kita sebagai penghuni rusun," ujarnya.

Sementara Wahyu (27), penghuni rusun, mengaku pasrah jika harus diungsikan sementara saat rusun direvitalisasi. Duda beranak dua tersebut telah menyiapkan rencana jika nanti bangunan tempat tinggalnya direvitalisasi.

"Kalau saya sih paling numpang dulu sementara di tempat tetangga di blok lain yang belum direvitalisasi. Kalau mau nyewa di tempat lain, enggak ada dananya, Mas," ujar lelaki yang bekerja sebagau buruh bangunan tersebut.

Terpisah, Kadis Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta Ika Lestari Adji membenarkan jika selama pembongkaran rusun nanti tidak ada biaya tanggunan dari Pemprov DKI.

"Kalau dibongkar, penghuni pindah dulu cari kontrakan lain. Tapi, penghuninya kita inventarisir. Selama pindah tidak dibiayai, pakai biaya sendiri," ujar Ika.

Terkait biaya revitalisasi rusunawa, pihak Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta akan mengandeng salah satu BUMD yang ada di lingkungan DKI Jakarta.

Rencananya, Pemprov DKI akan membangun 2 blok awal, lalu sisanya 2 blok lagi dari pihak BUMD. Terkait pembangunan rusun yang memiliki 17 blok tersebut, diprediksikan akan berlangsung selama dua tahun.

Saat ini, ada 1.700 lebih kepala keluarga yang menempati bangunan dengan kondisi yang sudah tidak layak huni tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.