BPK Tunggu Tanggapan Pemprov DKI Terkait Laporan Keuangan Berstatus WDP

"Sesuai Pasal 20 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004, BPK memberi waktu hingga 60 hari untuk yang diperiksa agar memberi tanggapan dan penjelasan atas laporan itu," kata juru bicara BPK, R Yudi Ramdan di kantornya, Rabu (8/7/2015).

Dari laporan BPK, terdapat 70 temuan permasalahan yang belum tuntas dalam laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2014. [Baca: Ahok: Ada Oknum BPK Tanya Uang Beli Cabai Berapa, Sayur Berapa, Gila... Hina Sekali]

Menurut Yudi, temuan itu didapat karena tidak sesuai dengan empat kriteria yang digunakan BPK dalam setiap pemeriksaan. [Baca: Ahok: Makin Bagus kalau Bermusuhan dengan BPK]

"Ketentuannya ada empat kriteria dalam pemeriksaan, yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan pada perundang-undangan," ucap Yudi.

Secara gambaran umum, Yudi menyebut Pemprov DKI kerap menyalahi proses pemakaian penganggaran tahun 2014 itu. Oleh karenanya, Pemprov harus bisa menyertakan data-data setiap pemakaian anggaran.

"Ada 70 temuan di mana 38 temuannya dalam ranah kepatuhan karena tidak sesuai prosesnya. Makanya kita soroti," kata pria berkacamata ini.