"Nih ya, yang lebih lucu lagi, contohnya adik saya di Kabupaten Belitung Timur, lebih aneh lagi tuh. Dia sudah dikasih buku dapat opini WDP (Wajar dengan Pengecualian) di paripurna atas laporan keuangan tahun 2014," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (8/7/2015).
"Saya enggak tahu ada unsur politik atau enggak, begitu ada pilkada serentak, mungkin ada oknum main, saya enggak tahu juga, eh ada oknum BPK yang bilang buku yang dikasih ke adik saya salah cetak. Terus Belitung Timur langsung jadi dapat Disclaimer sekarang. Ha-ha-ha," kata Basuki tertawa.
Basuki mengungkapkan, hal itu terjadi pada tahun ini atas laporan keuangan tahun anggaran 2014 lalu. Berdasarkan laporan sang adik, kesalahan opini yang diberikan BPK ini sudah ditindaklanjuti ke Inspektorat BPK.
"Akan tetapi, sampai sekarang enggak ditanggapi juga tuh sama BPK. Jadi, maksud saya, ini ada apa, BPK?" tanya Basuki.
Pemprov DKI pun selama dua tahun berturut-turut ini mendapat opini WDP atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 dan 2014. Opini ini menurun dari pemerintah Fauzi Bowo yang mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2012.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.