Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Minta PT Jakarta Monorail Sadar Diri

Kompas.com - 10/07/2015, 10:58 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memastikan akan kembali membatalkan proyek transportasi massal berbasis rel monorel oleh PT Jakarta Monorail (JM).

Deputi Gubernur bidang Industri Perdagangan dan Transportasi (Indagtrans) DKI Sutanto Soehodho meminta PT JM untuk sadar diri jika mereka memang tidak laik untuk membangun moda transportasi massal di Jakarta. 

"Mereka itu sebetulnya tidak bisa memenuhi prasyarat yang diajukan Pemprov DKI dan mereka seharusnya tahu diri dong," kata Sutanto, saat dihubungi wartawan, Jumat (10/7/2015).

"Tapi ini kan seperti mereka pergi enggak tahu diri setelah diberi kesempatan menghidupkan lagi proyeknya. Kami enggak mutusin secara sepihak kok, ini kan seperti mau menikah saja, kalau anda enggak cocok sama calon pasangan, masak tetap dipaksain nikah."

Rencananya, hari ini, DKI akan berkirim surat kepada PT JM atas pembatalan kembali proyek gagasan mantan Gubernur DKI Sutiyoso tersebut.

Mantan Wakil Rektor Universitas Indonesia itu menjelaskan, PT JM sudah berulang kali berkirim surat kepada DKI untuk meminta kepastian keberlanjutan pelaksanaan proyek monorel. Namun, Sutanto meminta PT JM untuk sadar diri karena mereka tidak bisa memenuhi satu pun dari 15 syarat yang diberikan DKI untuk membangun monorel.

Persyaratan yang diberikan DKI seperti business plan, jaminan bank 5 persen dari total investasi monorel, serta perpindahan pembangunan depo dari Waduk Setiabudi serta Tanah Abang.

"Sebetulnya dari dulu mereka sadar mereka itu sudah enggak bisa (bangun monorel). Itu yang saya bilang, kasarnya mereka itu enggak tahu diri."

"Kalau mereka sudah merasa enggak mampu ya sudah (tidak usah bangun monorel), tapi mereka puter-puter cari alasan, cari celah terus biar DKI izinkan mereka bangun monorel. Tapi kami harus tetap bersurat dengan bahasa yang baik, di mana mereka tidak bisa memenuhi perjanjian yang sudah ditentukan," kata Sutanto. 

Sutanto kemudian menyoroti permintaan PT JM kepada DKI untuk menyediakan lahan pembangunan depo monorel. Menurut dia, klausul itu merupakan jebakan bagi Pemprov DKI. Sebab, jika DKI menyetujui klausul tersebut, berarti DKI mendukung PT JM membangun monorel.

Lama kelamaan, proyek monorel akan meminta sumbangan subsidi pemerintah. Terlebih, Kemenko Perekonomian sudah memutuskan proyek pembangunan monorel oleh swasta tidak bisa mendapat bantuan pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com