Di sekitarnya, terlihat sejumlah bangunan bercat merah muda, krem, biru, dan putih mengelilingi halaman. Suasana itu tampak menyejukkan, layaknya suasana perkampungan pada umumnya.
Anak-anak yang masih mengenakan seragam SD berlarian di halaman. Beberapa ibu tampak tengah menggendong bayi, sebagian lagi tampak menjemur pakaian-pakaian habis dicuci.
Namun tanah itu bukan milik mereka, melainkan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dihuni para pensiunan PNS DKI yang dulunya mengajar di sana.
Suwarto (80) menceritakan, penghuni tanah tersebut merupakan guru-guru di SD Negeri Menteng Dalam 05 dan 06. Namun, karena sering banjir, bangunan SD pun dipindah.
Tanah bekas SD itu kemudian menjadi kosong. Kemudian para guru pun meninggali tanah itu untuk menjaga dan merawatnya.
"Ini adalah amanat dari Dinas Pendidikan dulu waktu zaman Pak Sutiyoso. Ada suratnya, kami di sini adalah untuk merawat dan menjaga tanah ini," kata dia saat dijumpai di tempat tinggalnya, Rabu (29/7/2015).
Ia menuturkan, guru yang tinggal di sana awalnya berjumlah lima orang. Kemudian mereka membawa keluarganya dan berkembang menjadi delapan keluarga.
Bahkan, kini beberapa orang sudah memiliki cucu dan masih tinggal di sana. Mereka menempati bangunan yang dulunya merupakan gedung SD itu sejak tahun 90-an.
Selama ini, kata dia, keberadaan mereka di tanah itu tidak pernah dipermasalahan. Makanya dia bingung kenapa baru sekarang dipermasalahan.
"Sejak Juni kemarin mulai ada ramai-ramai, padahal sudah 25 tahun kami tinggal di sini. Kami semua warga DKI, punya KTP DKI," ujar bapak lima anak ini.
Ia pun berharap, Pemprov DKI Jakarta memberikan kebijaksanaan terkait tempat tinggal untuk warga di lahan itu. Ia mengatakan, sejumlah warga saat ini tengah mengirimkan surat kepada Basuki.
Sebelumnya, Basuki menegaskan akan menggusur bangunan di lahan eks di Jalan Rasamala III RT 03/RW 13, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. [Baca: Ahok Ancam Usir Pensiunan PNS DKI yang Duduki Lahan Negara di Menteng Dalam]
Namun, Basuki tidak akan memberikan uang kerahiman kepada delapan kepala keluarga (KK) pensiunan PNS Pemprov DKI yang tinggal di sana.
Pemprov DKI, lanjut dia, tengah mencari aset-aset DKI yang diduduki orang, dan akan dijadikan sebagai rumah susun atau ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.