Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/07/2015, 13:44 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana yakin bahwa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama berpotensi besar menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS).

Lulung berpendapat, Ahok (sapaan Basuki) tidak melakukan pencegahan korupsi yang ada di badan pemerintahannya.

"Ketika pemda mau belanja UPS, kewajiban gubernurlah yang pertama menanyakan ke dinas terkait dan kepada ULP (unit layanan pengadaan) mengenai harga satuan barang dari pabrik," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, Rabu (29/7/2015).

Lulung pun memberi contoh mengenai pernyataannya itu. Misalnya, kata dia, Kementerian Dalam Negeri sudah mengesahkan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk membeli satu barang. Ternyata harga pabrikan barang yang akan dibeli lebih murah dari yang dianggarkan.

Jika hal itu terjadi, kata Lulung, proses lelang bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Sisa anggaran yang tersedia akan masuk dalam sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).

Lulung mengatakan, Ahok harus memeriksa harga pabrikan itu. Akan tetapi, Lulung mengatakan, hal yang terjadi dalam kasus UPS tidak seperti itu. "Gubernur itu harus minta ke dinas terkait harga satuan barang," ujar Lulung.

Hal kedua, Ahok juga harus memeriksa perusahaan yang menang dalam lelang tersebut. Dia menyesalkan hal yang terjadi saat ini, perusahaan pemenang lelang kasus UPS malah fiktif.

Lulung menjelaskan, setelah gubernur sudah memastikan keduanya, barulah Ahok bisa mengeluarkan surat penyediaan dana (SPD). Akan tetapi, yang terjadi saat ini, Ahok sudah mengeluarkan SPD tanpa mengetahui kedua hal itu.

"Kalau kedua hal itu sudah dilakukan, baru gubernur buat SPD (surat penyediaan dana)," ujar Lulung.

Menurut dia, Ahok tidak bisa hanya menyalahkan bawahan karena lalai dalam memeriksa itu. Tanggung jawab tetap ada pada Ahok sebagai gubernur.

"Dia enggak boleh sederhana ngomongnya. Jangan dia ngomong, 'Saya udah kasih duit, kenapa kamu korupsi?' Enggak bisa gitu. Lah, dia harus tanggung jawab," ujar Lulung.

Selama ini, kata Lulung, Ahok merupakan tokoh yang kerap menggembar-gemborkan seruan antikorupsi. Penanggulan korupsi, menurut Lulung, bisa dimulai dari tahap pencegahan.

Menurut Lulung, Ahok tidak melakukan proses pencegahan itu, tetapi justru membiarkan korupsi terjadi di badan pemerintahannya. Hal itulah, kata Lulung, yang membuat Ahok pantas menjadi tersangka.

"Dia udah melakukan pembiaran. Ahok itu tidak pernah melakukan pemberantasan korupsi karena kenyataannya terjadi di tubuh pemerintahan dia. Harusnya pemberantasan diawali di pencegahan," ujar Lulung.

"Jadi saya bukan mendoakan, tapi memang Ahok patut jadi tersangka," tambah dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tarif Tol Jakarta-Yogyakarta untuk Mudik Lebaran 2024

Tarif Tol Jakarta-Yogyakarta untuk Mudik Lebaran 2024

Megapolitan
Geledah Klinik Dokter Gadungan di Bekasi, Polisi Sita Jas Dokter dan Obat-obatan

Geledah Klinik Dokter Gadungan di Bekasi, Polisi Sita Jas Dokter dan Obat-obatan

Megapolitan
Dishub Bogor Bakal Pekerjakan Sopir Angkot Konvensional ke Angkot Listrik

Dishub Bogor Bakal Pekerjakan Sopir Angkot Konvensional ke Angkot Listrik

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Posko KJMU di Setiap Wilayah, Berikut Daftarnya

Pemprov DKI Buka Posko KJMU di Setiap Wilayah, Berikut Daftarnya

Megapolitan
Polisi Tangkap Dokter Gadungan di Bekasi, Berprofesi sejak 2019

Polisi Tangkap Dokter Gadungan di Bekasi, Berprofesi sejak 2019

Megapolitan
Maling Brankas di Ciracas Panjat Pagar dan Bobol Pintu Rumah Pakai Linggis

Maling Brankas di Ciracas Panjat Pagar dan Bobol Pintu Rumah Pakai Linggis

Megapolitan
Dishub Siapkan Diklat bagi Calon Sopir Angkot Listrik di Bogor

Dishub Siapkan Diklat bagi Calon Sopir Angkot Listrik di Bogor

Megapolitan
Demi Hapus Rasa Sepi, Sudarman Jadi Marbut Masjid di Usia Senja

Demi Hapus Rasa Sepi, Sudarman Jadi Marbut Masjid di Usia Senja

Megapolitan
'Mama Mau Pergi Demo Dulu, demi Masa Depan Kalian...'

"Mama Mau Pergi Demo Dulu, demi Masa Depan Kalian..."

Megapolitan
Ada 8 Kasus DBD di RSUD Tamansari, 6 Pasien di Antaranya Anak-anak

Ada 8 Kasus DBD di RSUD Tamansari, 6 Pasien di Antaranya Anak-anak

Megapolitan
Pengedar Titipkan Narkoba ke Tahanan yang Lagi Sidang di PN Depok

Pengedar Titipkan Narkoba ke Tahanan yang Lagi Sidang di PN Depok

Megapolitan
Bandar Tembakau Sintetis di Pesanggrahan Terbongkar, Berpindah-pindah Sebelum Akhirnya Pengguna Ditangkap

Bandar Tembakau Sintetis di Pesanggrahan Terbongkar, Berpindah-pindah Sebelum Akhirnya Pengguna Ditangkap

Megapolitan
Berkas Perkara Pembunuh 4 Anak Kandung di Jagakarsa Dilimpahkan ke Kejaksaan, tetapi Belum Lengkap

Berkas Perkara Pembunuh 4 Anak Kandung di Jagakarsa Dilimpahkan ke Kejaksaan, tetapi Belum Lengkap

Megapolitan
Angkot Listrik Bakal Mengaspal di Kota Bogor, Dishub Bakal Seleksi Calon Sopir

Angkot Listrik Bakal Mengaspal di Kota Bogor, Dishub Bakal Seleksi Calon Sopir

Megapolitan
Dinas LH DKI Imbau Warga Terapkan Konsep 'Green Ramadhan' demi Lestarikan Lingkungan

Dinas LH DKI Imbau Warga Terapkan Konsep "Green Ramadhan" demi Lestarikan Lingkungan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com