Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Ultimatum APTB

Kompas.com - 31/07/2015, 08:46 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan ada sebanyak 300 bus rapid transit (BRT) dari Kementerian Perhubungan yang akan dioperasikan oleh Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD).

Bus-bus itu nantinya akan beroperasi dari luar Jakarta dan melintas di jalur bus transJakarta. Namun, penumpang tak perlu membayar lagi untuk menumpangi bus tersebut.

"Bus-bus dari luar kota ini bayar Rp 9.000 dan busnya ditap di dalam. Nah, ini yang mau kami terapkan di semua metromini dan kopaja yang sudah terintegrasi transjakarta, mereka mau pasang alatnya. Jadi nanti setelah dia bayar Rp 9.000, terus masuk jalur transjakarta, dia nanti naik transjakarta kami sudah tidak perlu bayar lagi," kata Basuki, Kamis (30/7/2015). 

Begitu pula jika penumpang dari Jakarta ingin ke kota sekitar atau Bodetabek. Kata Basuki, warga tidak perlu merogoh koceknya kembali jika ingin melanjutkan perjalanan dari transjakarta untuk menggunakan BRT.

Konsep inilah yang sebelumnya ditawarkan DKI pada Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Sayangnya, saran Basuki ditolak oleh operator APTB.

Basuki pun memprediksi APTB semakin lama akan semakin ditinggal penumpang karena tetap menarik tarif dan mengetem sembarangan.

"Mereka kalau tetap ngotot enggak mau ikut sistem kami, ya silakan saja beroperasi sampai pemberhentian di ujung, mereka pasti kalah sama kami. Saya sudah bilang, jangan lawan pemerintah. Kalau mereka masih tetap tidak mau (gabung dengan manajemen PT Transjakarta), saya akan kontak Pak Jonan (Menteri Perhubungan Ignasius Jonan)," kata Basuki. 

Sebagai informasi, Kemenhub telah secara resmi memulai proyek perakitan 1.000 bus berstandar BRT. Perakitan 1.000 bus merupakan bagian dari program pengadaan 3.000 bus berstandar BRT yang akan berlangsung hingga 2019. Ribuan unit bus tersebut nantinya akan disebar ke 33 provinsi, kecuali DKI Jakarta. 

Bus-bus yang akan dibagikan ke 33 provinsi itu nantinya akan dioperasikan oleh operator yang sama, yakni Perum Damri. Namun, pengecualian diberikan untuk bus-bus yang akan beroperasi di area Jabodetabek. Sebab, bus untuk area ini akan dioperasikan oleh PPD sebagai layanan bus Transjabodetabek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com