Anggota DPRD DKI Dukung Siasat Ahok soal KJP - Kompas.com

Anggota DPRD DKI Dukung Siasat Ahok soal KJP

Jessi Carina
Kompas.com - 31/07/2015, 09:49 WIB
KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZA Peluncuran Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK 16, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013). Peluncuran tahap I tahun 2013 ini sebanayak 80384 kartu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi E DPRD DKI yang membidangi pendidikan, Pantas Nainggolan, setuju dengan siasat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang mengatur agar Kartu Jakarta Pintar tidak disalahgunakan oleh orangtua murid. Sebab, selama ini dana KJP tidak tepat sasaran.

"Saya pikir itu bagus karena kejadian orangtua gunakan dana KJP anaknya kan sudah kelihatan oleh dinas berdasarkan pengalaman yang lalu. Tahun lalu ada yang ambil sekaligus habis. Akibatnya jadi engga tepat sasaran kan," ujar Pantas di gedung DPRD DKI, Kamis (30/7/2015).

Padahal, kata Pantas, dana KJP harusnya menjadi dana proteksi bagi murid-murid untuk menunjang kebutuhan pendidikan mereka. Memang, kata Pantas, para orangtua yang mengambil sekaligus semua dana KJP anaknya banyak beralasan bahwa mereka hanya meminjam. Dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak mereka akan mereka siapkan.

Akan tetapi, kata Pantas, cara berpikir seperti itu kurang tepat. Pemerintah Provinsi DKI sudah menyiapkan dana untuk para murid di Jakarta. Seharusnya, kata Pantas, orangtua harus bijak menggunakannya.

Saat ini, para orangtua murid hanya bisa mengambil uang sebesar Rp 50.000 per minggu. Menurut Pantas, nominal tersebut sudah cukup untuk membeli kebutuhan murid.

"Kadang dana KJP malah dipakai orangtua buat beli sepeda kan. Tapi sekarang orang pada kecewa karena sudah enggak bisa lagi ambil sekaligus. Saya pikir Rp 50.000 per minggu cukuplah, karena itu kan lebih ke kebutuhan semacam jajan ya atau beli buku-buku tulis," ujar Pantas.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sengaja membuat kebijakan baru agar dana KJP tidak disalahgunakan ataupun dihabiskan untuk berbelanja orangtua murid. Dia pun mengaku sudah tidak terkejut lagi ketika melihat banyak orangtua murid yang marah-marah di Bank DKI menuntut pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Orangtua sekarang banyak yang salah paham. Sekarang KJP untuk anak SD itu dibatasi penarikannya cuma bisa Rp 50.000 tiap dua minggu dan untuk siswa SMP dan SMA bisa narik tunai Rp 50.000 tiap minggu," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (30/7/2015).

Hal itu sengaja dilakukannya agar orangtua murid tidak terus-terus menarik tunai uang anak-anaknya. Uang tersebut kerap digunakan untuk membeli handphone, rokok, hingga biaya perkawinan.

PenulisJessi Carina
EditorAna Shofiana Syatiri
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM