Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPRD DKI Dukung Siasat Ahok soal KJP

Kompas.com - 31/07/2015, 09:49 WIB
Jessi Carina

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi E DPRD DKI yang membidangi pendidikan, Pantas Nainggolan, setuju dengan siasat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang mengatur agar Kartu Jakarta Pintar tidak disalahgunakan oleh orangtua murid. Sebab, selama ini dana KJP tidak tepat sasaran.

"Saya pikir itu bagus karena kejadian orangtua gunakan dana KJP anaknya kan sudah kelihatan oleh dinas berdasarkan pengalaman yang lalu. Tahun lalu ada yang ambil sekaligus habis. Akibatnya jadi engga tepat sasaran kan," ujar Pantas di gedung DPRD DKI, Kamis (30/7/2015).

Padahal, kata Pantas, dana KJP harusnya menjadi dana proteksi bagi murid-murid untuk menunjang kebutuhan pendidikan mereka. Memang, kata Pantas, para orangtua yang mengambil sekaligus semua dana KJP anaknya banyak beralasan bahwa mereka hanya meminjam. Dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak mereka akan mereka siapkan.

Akan tetapi, kata Pantas, cara berpikir seperti itu kurang tepat. Pemerintah Provinsi DKI sudah menyiapkan dana untuk para murid di Jakarta. Seharusnya, kata Pantas, orangtua harus bijak menggunakannya.

Saat ini, para orangtua murid hanya bisa mengambil uang sebesar Rp 50.000 per minggu. Menurut Pantas, nominal tersebut sudah cukup untuk membeli kebutuhan murid.

"Kadang dana KJP malah dipakai orangtua buat beli sepeda kan. Tapi sekarang orang pada kecewa karena sudah enggak bisa lagi ambil sekaligus. Saya pikir Rp 50.000 per minggu cukuplah, karena itu kan lebih ke kebutuhan semacam jajan ya atau beli buku-buku tulis," ujar Pantas.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sengaja membuat kebijakan baru agar dana KJP tidak disalahgunakan ataupun dihabiskan untuk berbelanja orangtua murid. Dia pun mengaku sudah tidak terkejut lagi ketika melihat banyak orangtua murid yang marah-marah di Bank DKI menuntut pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Orangtua sekarang banyak yang salah paham. Sekarang KJP untuk anak SD itu dibatasi penarikannya cuma bisa Rp 50.000 tiap dua minggu dan untuk siswa SMP dan SMA bisa narik tunai Rp 50.000 tiap minggu," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (30/7/2015).

Hal itu sengaja dilakukannya agar orangtua murid tidak terus-terus menarik tunai uang anak-anaknya. Uang tersebut kerap digunakan untuk membeli handphone, rokok, hingga biaya perkawinan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com