Djarot: PNS DKI Sulit Dapat TKD Maksimal

"Kita sudah evaluasi dari penghitungan e-kinerja kita, sebagian besar (pegawai) tidak bisa mencapai target di atas 75 dari komponen yang ada. Jadi rata-rata 50-75 persen. Sehingga TKD maksimal pun sulit untuk didapatkan pegawai," ujar Djarot di Balai Kota, Jumat (31/7/2015).

Djarot mengatakan hal tersebut berpengaruh pada jumlah belanja pegawai DKI. Belanja pegawai DKI pun ikut berkurang.

Pemerintah Provinsi DKI memang ingin mengurangi anggaran belanja pegawai dalam APBD Perubahan nanti dari Rp 19 triliun menjadi 15 triliun demi efisiensi.

Djarot juga menjelaskan efisiensi belanja pegawai sudah dilakukan Pemprov DKI secara bertahap. Salah satu caranya adalah melakukan berbagai perampingan.

Beberapa waktu lalu, Djarot juga sempat mengatakan bahwa Pemprov akan melakukan perampingan di Kepulauan Seribu. Djarot menyimpulkan perampingan pegawai juga bisa mengurangi belanja pegawai.

Hal ini pun ini mungkin dilakukan. Apalagi, setelah ada Badan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) yang mengambil alih banyak sekali job desk pegawai pemerintahan. Pegawai yang terdampak perampingan ini, kata Djarot, dapat dialihkan bidang lain.

"Kita optimalkan struktur dan pegawai yang ada. Kita juga sudah cukup dengan adanya BPTSP dan kemudian ada PHL juga," ujar Djarot.

Djarot berharap dengan adanya pengurangan belanja daerah dalam APBD Perubahan DKI nanti, anggaran tersebut bisa dialihkan ke bidang lain yang lebih prioritas. Khususnya untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan kepentingan warga Jakarta.

"Seperti pembangunan rusunawa, pembukaan lahan terbuka hijau, dan drainase," ujar Djarot.