Awalnya, dalam sambutannya, Basuki menyinggung usulan anggaran pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) yang harganya tinggi namun bangunannya tidak memadai.
Ahok, sapaan Basuki mengatakan, pada tahun 2014 lalu, banyak pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menolak sistem penganggaran melalui e-budgeting.
"APBD DKI 2014 itu saya potong semua karena masih kacau, saya minta pakai harga satuan. (Pakai harga satuan) masih nyolong semua dan anggarannya di-mark up semua," kata Basuki.
"Salah satu korban yang saya potong (pecat) itu Kepala Dinas Pendidikan Pak Taufik Yudi. Pak Taufik ini orang baik, doktor, tetapi nyolong-nya juga banyak, Pak," kata Basuki kepada Taufik yang turut menghadiri acara tersebut. [Baca: Ahok: Nanti Saya Ajarkan Kenapa Kalian Begitu Bodoh "Nyolongnya"...]
Sontak para undangan yang memadati Balai Agung langsung tertawa. Lebih lanjut, Basuki menjelaskan, ia akhirnya memilih Lasro Marbun menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI.
Lasro bukanlah pegawai Dinas Pendidikan, melainkan mantan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) DKI. Basuki menginstruksikan Lasro untuk memangkas anggaran Dinas Pendidikan yang terindikasi pemborosan. [Baca: Ahok: Kalau soal Duit, Saya Main Keras]
Lasro berhasil memangkas anggaran Dinas Pendidikan hingga Rp 2,4 triliun. "Akhir 2014, saya minta pakai sistem e-budgeting, tetapi masih ada anggaran sewa mobil, pengadaan scanner Rp 3,8 miliar, beli UPS (uninterruptible power supply) sampai Rp 6 miliar padahal 47 persen sekolah di Jakarta ambruk. Tahun 2015, saya paksakan semua SKPD susun anggaran pakai e-budgeting," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.