Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Alasan Pencopotan Wali Kota Jakarta Selatan Mengejutkan"

Kompas.com - 12/08/2015, 09:21 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi A DPRD DKI, Syarif, bingung dengan alasan pencopotan Syamsuddin Noor sebagai Wali Kota Jakarta Selatan yang dinilai tidak tegas. Sebab, alasan tersebut dinilai begitu subyektif dan tidak memiliki indikator yang tepat.

"Wali Kota Jaksel itu memang dia sudah lama menjabat hampir dua tahun ya. Jadi, proses evaluasi sepertinya sudah banyak dilakukan. Cuma alasan yang mengejutkan itu Syamsuddin Noor dibilang kurang tegas. Itu sebenarnya agak-agak mengganggu," ujar Syarif ketika dihubungi, Rabu (12/8/2015).

Syarif mengatakan, sebelum pengganti Syamsuddin Noor, Tri Kurniadi, dilantik, DPRD akan melakukan rapat pertimbangan terlebih dahulu. Di dalam rapat tersebut, pasti dipertanyakan apakah pengganti Syamsudin Noer bisa lebih tegas?

"Kalau Syamsuddin dianggap tidak tegas berarti penggantinya harus tegas dong," ujar Syarif.

Syarif ragu pengganti Syamsuddin Noor nantinya akan lebih tegas. Sebab, memang tidak ada indikator tertentu melihat sebuah ketegasan. Lagi pula, idealnya, kata Syarif, sebelum pencopotan dilakukan sebaiknya dilakukan peringatan terlebih dahulu.

"Ukuran ketegasan itu subyektif. Seharusnya kasihlah Pak Syamsuddin diberi peringatan dulu. Kalau kesalahannya berulang-ulang, baru boleh dikenakan pencopotan. Tapi, kalau ga ada peringatan, sudah pencopotan, ya bagaimana ya," ujar Syarif.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal mencopot Syamsuddin Noor dari jabatan Wali Kota Jakarta Selatan. Basuki pun akan melantik Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi menjadi Wali Kota Jakarta Selatan. Basuki mengungkapkan alasan pemecatan Syamsuddin Noor.

"Karena beberapa kali saya minta dia tegas tindak lurah-lurahnya soal PKL (pedagang kaki lima), soal kerja lapangan, tidak pernah dituruti," kata Basuki.

Menurut Basuki, Syamsuddin merupakan orang baik yang tidak korupsi. Namun, dia tidak tegas merealisasikan program unggulan di Jakarta Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com