DPRD Belum Bahas KUA-PPAS karena....

Menurut dia salah satu masalah yang menjadi penyebabnya adalah perbedaan persepsi format KUAPPAS. "Kendala pertama ada perbedaan persepsi tentang pembentukan KUA-PPAS," ujar Prabowo di gedung DPRD DKI, Rabu (12/8/2015).

Prabowo mengatakan sebagian anggota DPRD menganggap bahwa KUA-PPAS harus dalam bentuk gelondongan dan tidak terperinci. Ketika Pemerintah Provinsi DKI memberi KUAPPAS dengan format terperinci, DPRD menjadi ragu untuk bahas karena khawatir menyalahi peraturan.

Akhirnya, diundanglah Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek untuk menjelaskan hal itu beberapa waktu lalu.

Setelah mendapat pernyataan dari Kemendagri, Prabowo mengatakan anggota Banggar masih menunggu Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk menindaklanjuti pertemuan itu.

"Nanti kalau memang format terperinci itu sesuai dengan peraturan, pasti kita setujui," ujar Prabowo.

Hal kedua yang juga menjadi kendala adalah mengenai aspirasi masyarakat yang ditampung Dewan. Prabowo mempertanyakan kemungkinan aspirasi Dewan agar dapat ditampung semua.

Dia mengatakan semua aspirasi atau pokok pikiran itu tidak berarti harus dimasukan dalam anggaran seluruhnya. Setidaknya ada ruang untuk membahas hal tersebut terlebih dahulu.

"Apakah aspirasi dewan bisa ditampung semua atau tidak. Aspirasi kita belum tentu diterima semua, dia juga belum tentu kita terima semuanya loh," ujar Prabowo.

Prabowo pun tidak khawatir jika Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyalahkan DPRD yang belum membahas KUA-PPAS. Meskipun pembahasan terlambat, Prabowo pun menjamin bahwa target penyelesaian seluruh rangkaian penyusunan anggaran ini akan selesai tepat waktu.

"Pokoknya kita akan bahas, enggak mungkin kita engak bahas," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menegur Pemerintah Provinsi DKI akibat keterlambatan pembahasan KUA-PPAS 2016. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kemudian menyebut keterlambatan itu disebabkan oleh DPRD DKI.

"Masalahnya, DPRD enggak bisa terima begitu kami buat (KUA-PPAS 2016) itu terperinci," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (11/8/2015). [Baca: DKI Ditegur Kemendagri, Ahok Salahkan DPRD]

Basuki menjelaskan, pada KUA-PPAS tahun-tahun sebelumnya hanya disebutkan program prioritas. Basuki menginginkan KUA-PPAS dibahas secara terperinci untuk meminimalkan kemungkinan munculnya anggaran siluman, seperti yang terjadi pada KUA-PPAS Perubahan 2014.