Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Rehab Sekolah di DKI Tahun Ini Capai Rp 500 Miliar

Kompas.com - 16/08/2015, 10:06 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membatalkan program rehabilitasi sekolah yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2015. Adapun berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, tahun ini, penyelesaian rehab total di 56 lokasi sekolah dianggarkan Rp 585.655.365.735.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budhiman mengatakan, sebanyak 55 paket sudah dilelang dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 456.838.832.800. 

"Jumlah tersebut merupakan kelanjutan dari anggaran pembangunan tahun 2014," kata Arie melalu pesan singkatnya, Minggu (16/8/2015). 

Kemudian, rehab total baru (yang baru dianggarkan tahun anggaran 2015) ada 43 lokasi dan sudah proses dilelang sebanyak 18 paket. Arie menjelaskan, dengan pertimbangan waktu yang relatif sempit, pekerjaan rehab total yang dilelang adalah 40 persen-50 persen dengan nilai total HPS Rp 299.528.819.400.

"Saya diberikan tugas untuk melakukan efisiensi karena mempertimbangkan dan sampai saat ini belum bisa masuk ke pelelangan, maka memang sebaiknya harus ditunda. Supaya betul selesai dan efisiensi penghitungan ulang yang lebih cermat dan efisien," kata Arie. 

Beberapa sekolah yang rehabnya ditunda dan akan direhab tahun depan seperti di SD Negeri Malakasari 14, SD Negeri Utan Kayu Utara 08, SD Negeri Kebayoran Lama Utara 13 dan SMA Negeri 96 serta Sekolah Komplek Tambora 3 unit SD, SMP Negeri 63, dan SMA Negeri 19.

"Saya kira memang (rehabilitasi ditunda) sampai tahun depan karena memang tidak cukup waktu apabila dilaksanakan saat (tahun) ini. Kita tentunya harus coba lebih menghitung bagaimana efisiensi itu terjaga betul," kata Arie. 

Sebelumnya, Basuki mengatakan, alasannya menghapus anggaran rehab sekolah karena banyak yang nilainya tidak masuk akal. Menurut dia, Dinas Pendidikan menganggarkan harga satuan yang sangat besar.

"Kamu hitung saja, bangun gedung itu, kalo biasa, Rp 5 juta per meter persegi, ya kan? Kalau Rp 5 juta per meternya, memang kamu bangun sekolah sampai 1 hektar? Enggak masuk akal, karena ini bukan bangun (sekolah) baru lho, tapi rehab. Memang harga satuannya kemahalan. Pokoknya begini sajalah, kami lebih baik tunda (rehabilitasi sekolah tahun) 2016 baru rehab, kan (rehab di APBD) perubahan enggak mungkin keburu, daripada dikadalin harga mahal terus," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Megapolitan
Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Megapolitan
Pedagang Pigura di Jakpus 'Curi Start' Jualan Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Jakpus "Curi Start" Jualan Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

Megapolitan
Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Kan Belum Dilantik

Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Kan Belum Dilantik

Megapolitan
Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Belum Ada yang Pesan

Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Belum Ada yang Pesan

Megapolitan
Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Megapolitan
ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Pakai 'Cutter' juga Lukai Warga Rusun

ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Pakai "Cutter" juga Lukai Warga Rusun

Megapolitan
Ini Tata Cara Lapor Domisili agar NIK Tidak Dinonaktifkan

Ini Tata Cara Lapor Domisili agar NIK Tidak Dinonaktifkan

Megapolitan
Kunjungi Posko Pengaduan Penonaktifan NIK di Petamburan, Warga: Semoga Tidak Molor

Kunjungi Posko Pengaduan Penonaktifan NIK di Petamburan, Warga: Semoga Tidak Molor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com