Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Merdeka Itu Tidak Ada Diskriminasi...

Kompas.com - 17/08/2015, 10:00 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan arti kemerdekaan bagi warga Jakarta, yakni ketika pemimpinnya sudah mampu mewujudkan keadilan sosial. Salah satunya adalah dengan memberantas oknum pejabat serta oknum ormas untuk menguasai lokasi tertentu. 

"Prinsip kami jelas, merdeka itu ketika tidak ada diskriminasi di bidang pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan tempat usaha yang ada di Jakarta. Tidak ada lagi lahan yang dikuasai kelompok-kelompok tertentu," kata Basuki saat menjadi inspektur upacara pada apel HUT Ke-70 Republik Indonesia, di Lapangan Monas, Senin (17/8/2015). 

Menurut dia, seorang pemimpin harus lurus. Jika kepalanya lurus, maka bawahannya tidak berani untuk tidak lurus seperti yang dicontohkan pemimpinnya.

Untuk itu, dia melanjutkan, Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya terus melaksanakan seleksi dan promosi terbuka bagi pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Jika PNS tidak mau bekerja dengan baik, maka pegawai tersebut segera dijadikan staf atau dipensiunkan lebih dini.

"Kami harap terus memberi kesempatan kepada pegawai yang mau berdedikasi dan bisa memimpin, serta mewujudkan keadilan sosial," kata Basuki. 

Di bidang pendidikan, kata dia, Pemprov DKI telah mengalokasikan sejumlah anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi 489.000 siswa kurang mampu. Semua siswa bisa menggunakan KJP secara nontunai dan tidak lagi dapat ditarik tunai.

Dalam bidang kesehatan, kata Basuki, Pemprov DKI telah menambah 1.270 ranjang di rumah sakit pada tahun ini. Program Ketok Pintu Layani Dengan Hati juga diharapkan Basuki terus berjalan menghampiri warga yang kesulitan.

"Saya tidak mau warga miskin tidak mempunyai (sarana) transportasi untuk datang ke puskesmas. Dokter dan puskesmas keliling yang harus datang mengobati. Kami juga mencanangkan 1.250 warga diurus 1 dokter, 1 bidan, dan 1 perawat. Kami juga bersyukur, dari 10 juta penduduk, sudah 9,1 juta jiwa tercatat sebagai pemegang kartu BPJS Kesehatan," kata Basuki. 

Untuk tempat tinggal, Pemprov DKI terus membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga relokasi. Prinsip Pemprov DKI adalah tidak menggusur permukiman warga, selama rusunawa belum siap.

Adapun dari sisi usaha, Basuki bertekad menggalakkan program Lima Tertib (5T) bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. "Saya percaya, DKI akan mulai menjadi model dan contoh. Ini sebuah transformasi menuju Indonesia Baru, dan kita segera melihat Jakarta Baru diwujudkan," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com